Jakarta, OG Indonesia— Persoalan Surat Keterangan pada pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan lembaga peradilan konstitusi serta kepastian hukum dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Hal ini menjadi perhatian Pengacara Achmad Rifai, mantan pengacara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga mantan pengacara Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya menilai Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi sikap dan putusannya.
Menurutnya, apabila dalam proses sengketa hasil pemilu sebelumnya tidak ditemukan persoalan yang kemudian dijadikan dasar untuk mengubah keabsahan hasil pemilihan, maka tidak semestinya muncul penanganan hukum yang berbeda pada saat persoalan tersebut kembali diangkat setelah proses pemilu selesai dan wakil presiden terpilih resmi dilantik.
Rifai berpandangan, persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan seharusnya diselesaikan sejak awal, yakni pada tahapan sebelum pelantikan. Sebab, persyaratan seorang calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan aspek fundamental yang menentukan keabsahan pencalonan dalam kontestasi pemilu.
"Kalau memang ada persoalan mengenai persyaratan calon wakil presiden, seharusnya persoalan itu diselesaikan sebelum pelantikan. Jangan sampai setelah seluruh tahapan pemilu selesai, hasil pemilihan telah ditetapkan, bahkan wakil presiden sudah dilantik, baru kemudian persoalan mendasar mengenai persyaratan pencalonan kembali dipersoalkan,"jelas Rifai (1/11/2026).
Konsistensi lembaga peradilan menjadi sangat penting karena putusan MK memiliki konsekuensi besar terhadap kepastian hukum dan legitimasi proses ketatanegaraan. Ketika suatu persoalan telah melewati tahapan penyelesaian sengketa pemilu, maka setiap perkembangan hukum berikutnya harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas.
Ia mengingatkan, perbedaan pendekatan dalam menangani persoalan yang sama, terutama ketika menyangkut tahapan dan waktu pengajuan perkara, dapat menimbulkan persepsi publik mengenai ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi.
Prosedur Hukum Harus Menjadi Perhatian
Lebih jauh, Achmad Rifai menekankan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan substansi dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut aspek prosedural dan batas kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara pemilu.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kapan suatu keberatan terhadap persyaratan calon dapat diajukan, lembaga mana yang berwenang memeriksanya, serta bagaimana konsekuensi hukumnya apabila persoalan tersebut baru diproses setelah calon terpilih dilantik menjadi pejabat negara.
Ditambahkan olehnya, apabila mekanisme dan tahapan hukum tidak dijalankan secara tepat sejak awal, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, termasuk perdebatan mengenai keabsahan proses pencalonan dan produk hukum yang telah diterbitkan.
"Jangan sampai prosedur hukum justru menimbulkan ketidakpastian. Dalam negara hukum, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, pada waktu yang tepat, dan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan. Kalau prosedurnya tidak jelas, konsekuensi hukumnya bisa sangat luas dan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan suatu proses hukum,"tegasnya.
Kepastian Hukum Jangan Menjadi Persoalan Berulang
Rifai juga menilai, prinsip kepastian hukum harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebab, proses pemilu memiliki tahapan yang telah diatur secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan memiliki mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa tersendiri.
Oleh karena itu, menurutnya, persoalan persyaratan calon tidak semestinya dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan setelah seluruh proses politik dan ketatanegaraan berjalan.
Ia menegaskan, kritik terhadap putusan maupun pertimbangan hukum MK merupakan bagian dari dinamika negara hukum. Namun, kritik tersebut harus diarahkan pada konsistensi penerapan hukum, kejelasan kewenangan, serta perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum.
"Yang harus dijaga adalah jangan sampai hukum terlihat berubah-ubah dalam penerapannya. Konsistensi putusan dan kepastian prosedur merupakan fondasi penting agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap lembaga peradilan," pungkas Achmad Rifai.
Persoalan Surat Keterangan pada pendidikan Gibran pada akhirnya bukan hanya menjadi perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan seorang pejabat publik, tetapi juga menjadi ujian terhadap penerapan prinsip kepastian hukum, konsistensi putusan, dan tertib prosedur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.MB
Reviewed by OG Indonesia
on
Minggu, November 01, 2026
Rating:






