Omong Kosong Keberpihakan Pemerintah pada Pengusaha Swasta Nasional

Putera, Presdir PT Geo Putera Perkasa

Jakarta, O&G Indonesia-- Keberpihakan pemerintah terhadap kalangan pengusaha nasional masih sebatas wacana minus implementasi. Hal tersebut dirasakan langsung oleh ETS Putera, President Director PT Geo Putera Perkasa.

Pasalnya, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang industri penunjang minyak dan gas (Migas) sejak Desember tahun silam mempertanyakan keberadaan PT Tri Wahana Universal (TWU) yang tiba-tiba menyalip di tikungan dan terlibat membangun kilang (mini refinery). Semula berkapasitas 6000 barrel, hingga meningkat mencapai 16.000 barrel. Padahal sejak 2009 PT Geo Putera Perkasa, membantu PT Pertamina EP, yang mengerjakan proyek pembangunan pipa.

“Kita menunggu  hasil rapat yang akan dibicarakan antara SKK Migas dan Pertamina EP Cepu, yang juga mungkin melibatkan Mobil Cepu Limited serta Kementerian ESDM mengenai infrastruktur yang sudah kita bangun agar diberdayakan,”tegas Putera kepada O&G Indonesia, Selasa (30/6/2015) di Jakarta. 

Sebab saat ini sudah dibangun tapi tidak diberdayakan secara maksimal sehingga mangkrak. 

Peristiwa ini terang saja mempersulit pihak swasta nasional untuk berkembang. Bukan mustahil kasus serupa terjadi  namun para pengusaha yang mengalami kendala enggan mengungkapkannya ke publik. Bahkan, lanjut Putera, malahan pihaknya  diminta harus mencopot infrastruktur yang telah dibangunnya.

Putera juga mempertanyakan Kementerian ESDM, dalam hal ini Plt. Dirjen Migas (saat itu dijabat oleh I Gusti Nyoman Wiratmaja) yang mengeluarkan SKEP Nomor 209 Tanggal 16 April 2015 yang seakan-akan mengutamakan TWU dan malah tidak ada nama Pertamina. “TWU dapat crude dan beli dari Exxon tanpa tender. Kita mempertanyakan hal tersebut. Pertamina pun bingung karena tau-tau dia dapat jatah begitu saja,”tandas Putera, yang nada suara meninggi.

Apakah ada oknum yang terlibat? “Pasti, pasti dan pasti. PT TWU tidak pernah mengikuti proses transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dia mengajukan langsung ke Kementerian ESDM tanpa mengindahkan program kerja yang sudah dijalankan oleh Pertamina,”terang Putera. Karena, imbuh Putera, TWU merasa dapat surat dari menteri  ESDM, sebelum Sudirman Said, akhirnya dia merasa berkuasa untuk itu dan jalan saja.

“Malahan Menteri ESDM yang baru ini, Sudirman Said, menerbitkan SKEP 209 itu, yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Migas, Wiratmaja. Dia mengeluarkan SKEP itu atas nama menteri ,”papar Putera. Padahal, lanjut Putera, seorang Plt. kan tidak boleh mengeluarkan surat keputusan. Apalagi surat tersebut tidak mencantumkan harga untuk Pertamina. “Ini boleh dikatakan SKEP 209 tersebut cacat demi hukum. Apalagi TWU bukan BUMN, kenapa diterbitkan SKEP? Dalam kapasitas sebagai apa,”gugat Putera. Sebenarnya, tanpa keberadaan TWU pun pemerintah tidak dirugikan. “Justru dengan adanya TWU pemerintah malah dirugikan. Dan kini TWU malah dapat discount ICP,”kata Putera, sembari menambahkan gross revenue yang seharusnya masuk ke Pertamina tanpa TWU mencapai 1 miliar USD.  

Lebih jauh Putera memaparkan PT TWU mengambil aliran minyak, yang seharusnya ke kapal milik pemerintah, lewat pipa kita (yang kita bangun untuk mendukung Pertamina). “Tapi sekarang enggak dilewatin ke situ. Diambil crude nya sama TWU. Anehnya, gak ada proses tender lagi,”ungkap Putera. Saat ini, lanjut Putera, aliran minyak yang menjadi jatah Pertamina malah dikurangi untuk kemudian diberikan ke TWU. Jelas ini merugikan Pertamina.

Ketika ditanyakan apakah ada yang mem-back up dibalik PT TWU, Putera menjawab, “Mungkin saja. Karena orang-orang besar di dalamnya. Terakhir yang saya tahu, perusahaan itu dimiliki grup Saratoga, Sandiaga Uno. Beliau Wakil Ketua Umum salah satu partai terbesar di Indonesia. Tapi kan dia sekarang sudah keluar dari grup usahanya, tapi kita enggak tahu.”

   

Putera menambahkan dirinya pada Selasa (30/6/2015) telah bertemu dengan kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. “Pak Amin bilang, dia baru tahu kasus ini. Dan segera akan ditindaklanjuti,”kata Putera. Padahal surat dari dirinya telah diajukan sejak Desember tahun silam. Disamping itu, pihaknya juga telah melayangkan surat ke Kementerian ESDM, namun tak kunjung ada penyelesaian.

Seperti diketahui, PT Geo Putera Perkasa merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang mendapatkan kepercayaan untuk membangun fasilitas transportasi minyak mentah dengan kapasitas aliran pipa sebesar 22.000-44.000 bph lengkap dengan tangki pengumpul minyak untuk blok Cepu, Bojonegoro tapi kepercayaan itu dilepas oleh pemerintah dan kemudian dilimpahkan ke perusahaan asing. (SB)