Skema BLU Bisa Timbulkan Masalah Baru, DMO Batu Bara Diminta Dipertahankan

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Pasca gonjang-ganjing pelarangan ekspor batu bara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mengevaluasi kebijakan harga jual batu bara untuk PLN. Rencananya, Domestic Market Obligation (DMO) akan dihapus, yang akan diganti dengan skema Badan Layanan Umum (BLU). 

Dalam skema BLU, PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan dengan harga DMO. Selisih harga pasar dengan DMO akan ditanggung BLU, yang dananya berasal dari iuran pengusaha yang melakukan ekspor batu bara.

Menurut pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi, skema BLU sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan menimbulkan masalah baru. "Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mendapatkan pasokan sesuai jumlah kebutuhannya meskipun PLN membeli sesuai harga pasar," ucap Fahmy, Rabu (12/1/2022).

Diuraikan olehnya, berdasarkan kontrak jangka panjang, pengusaha akan mendahulukan pasokan batu bara kepada pembeli di luar negeri ketimbang menjual ke PLN, yang mendasarkan pada kontrak jangka pendek. "Kalau benar, tidak dapat dihindari PLN akan kembali mengalami krisis batu bara, yang mengancam pemadaman sebagian besar pembangkit listrik yang menggunakan batu bara," tegasnya.

Lalu, berdasarkan kebutuhan batu bara PLN yang sebesar 5,1 juta ton, pengantian selisih antara harga pasar dibayarkan PLN dengan harga DMO US$70 per metric ton, jumlahnya sangat besar. Kalau harga pasar batu bara saat ini mencapai US$203 per metric ton, maka total penggantian dari iuran tersebut mencapai US$816 juta (203-70) x 5,1 juta ton = US$816 juta. 

"Dengan dana sebesar itu tentunya ada keengganan pengusaha untuk membayar iuran BLU. Kalau iuran itu gagal dibayarkan kepada PLN karena kengganan pengusaha, harga pokok penyediaan (HPP) sudah pasti akan membengkak. Dalam kondisi tersebut, kalau tidak ingin bangkrut, PLN harus menaikan tarif listrik yang makin memberatkan rakyat," beber Fahmy.

Karena itu ketimbang menggunakan skema BLU yang akan menimbulkan masalah baru, Fahmy menyarankan lebih baik tetap menggunakan skema DMO batu bara dengan melakukan perbaikan aturan DMO. 

Pertama, menetapkan jadwal pasokan ke PLN per bulan, bukan pertahun, yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan per bulan. Kedua, menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan dengan melarang ekspor pada bulan berikutnya. 

"Perbaikan aturan DMO akan mecegah kembalinya terjadi krisis batu bara yang dialami PLN, maka janganlah dihapus DMO batu bara," tutup Fahmy. RH