Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah akan membentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan ini menunjukkan komitmen serius Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Menurut Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar, pengembangan PLTN menjadi keniscayaan. "PLTN merupakan salah satu energi bersih yang selaras dengan transisi energi untuk mencapai target zero carbon pada 2060," ucap Fahmy, Rabu (12/10/2022).
Diuraikan olehnya, untuk mencapai mencapai Zero Carbon, maka syaratnya seluruh pembangkit listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, lebih dari 57% pembangkit listrik PLN masih menggunakan energi kotor batu bara.
Fahmy melanjutkan, PLTN juga dapat mengatasi kelemahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yang tidak dapat memasok listrik secara penuh setiap waktu (intermittent).
"Pasokan dari PLTS menjadi berkurang pada saat cuaca mendung dan hujan. Pasokan dari PLTB ditentukan tinggi-rendahnya tiupan angin. Sedangkan PLTN dapat memasok listrik setiap saat secara penuh," terangnya.
Agar pengembangan PLTN di Indonesia dapat berjalan lancar, Fahmy membeberkan dibutuhkan beberapa persyaratan. Pertama, komitmen yang kuat dari kepala negara untuk merealisasikan PLTN. "Paling tidak komitmen itu serupa dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun jalan tol," ujarnya.
Kedua, pihak Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DEN harus merealisasikan komitmen Joko Widodo dengan mengubah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir. "Harus diubah menjadikan energi nuklir sebagai energi prioritas utama," ucap Fahmy.
Dan yang ketiga, perlu dilakukan kampanye kepada publik untuk meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat (public acceptances rate) terhadap penggunaan PLTN. Selama ini tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih sangat rendah, salah satunya disebabkan trauma kecelakaan reaktor nuklir di beberapa negara, seperti di Jepang, Rusia dan Ukrania.
"Namun, kemajuan teknologi reaktor nuklir terbaru yang digunakan oleh Rostov Rusia dapat mencegah terjadinya kecelakaan nuklir hingga mencapai nol persen (zero accident)," ungkap Fahmy.
Dia pun mengingatkan bahwa tanpa mengembangkan PLTN maka akan sangat sulit bagi PLN untuk mencapai 100% EBT Pembangkit Listrik, yang menjadi syarat untuk mencapai zero carbon pada 2060. "Untuk mencapai zero carbon tersebut, pada saat inilah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mulai mengembangkan energi nuklir bagi pembangkit listrik," tutupnya. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Rabu, Oktober 12, 2022
Rating:
.JPG)
