Potensi Dampak Perang Iran Versus Israel-AS terhadap Ketahanan Energi dan APBN Indonesia

Jakarta, OG Indonesia -- Perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan minyak dan BBM global, termasuk untuk Indonesia. Hal itu terkait potensi terhambatnya distribusi minyak dan BBM di Selat Hormuz akibat perang. Sejumlah informasi menyebut perang telah berdampak terhadap distribusi minyak yang melalui Selat Hormuz. 

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menerangkan, sekitar 98% minyak yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz merupakan produksi dari negara-negara di wilayah Timur Tengah. Terdapat enam negara utama produsen minyak yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz yaitu Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Qatar. 

"Sekitar 75 persen perdagangan minyak yang melalui Selat Hormuz diserap oleh empat negara konsumen utama yaitu China, India, Korea Selatan, dan Jepang," kata Komaidi dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026). 

Terkait isu ini, ReforMiner memiliki pandangan terhadap potensi dampak perang Iran versus Israel-Amerika Serikat terhadap ketahanan energi dan APBN Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, ketahanan pasokan minyak mentah dan BBM Indonesia kemungkinan masih relatif aman meskipun sedang terjadi perang di Iran dan wilayah Timur Tengah. "Stok operasional dan kemampuan pasok BBM di dalam negeri tetap berpeluang untuk dapat dipertahankan seperti periode sebelum terjadinya perang," jelasnya.

Kedua, jika mencermati neraca impor minyak dan BBM Indonesia, dampak atas terganggunya distribusi minyak di Selat Hormuz terhadap pasokan BBM Indonesia relatif masih dapat terkelola. Porsi impor minyak dan BBM nasional pada tahun 2025 yang melewati Selat Hormuz masing-masing adalah 18,13% dan 14,23%. 

"Artinya distribusi sekitar 81,87% impor minyak dan 85,77% impor BBM Indonesia tidak melalui Selat Hormuz," ungkap Komaidi.

Ketiga, sebagai upaya untuk meminimalkan risiko, Indonesia perlu mencari alternatif pengganti impor minyak mentah dan BBM yang melalui Selat Hormuz. Seluruh impor minyak mentah Indonesia yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz berasal dari Arab Saudi. Sementara, impor BBM Indonesia yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. 

Keempat, alternatif pengganti minyak mentah dan BBM yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz paling tidak dapat menggunakan dua skenario. Pertama, mengganti sumber pasokan, untuk sementara tidak mengimpor dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Kedua, tetap mengimpor dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain tetapi dengan mengubah rute distribusi agar tidak melalui Selat Hormuz. "Pilihan skenario ditentukan berdasarkan analisis biaya dan manfaat," tegasnya.

Kelima, Indonesia dapat mengalihkan tujuan impor minyak yang berasal dari wilayah konflik pada sejumlah wilayah dengan spare capacity dan cadangan minyak yang melebihi kebutuhan konsumsi minyak di wilayah tersebut. Wilayah yang tercatat memiliki spare capacity dan cadangan minyak yang melebihi konsumsinya yang dapat menjadi alternatif tujuan impor Indonesia diantaranya adalah Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, Commonwealth of Independent States (CIS), dan Afrika. 

Keenam, masyarakat global, negara produsen, dan negara konsumen minyak yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz relatif memiliki kepentingan yang sama, menghendaki aktivitas distribusi minyak dan BBM pada Selat Hormuz berjalan normal kembali. "Konsumen utama minyak yang melalui Selat Hormuz (Cina, India, Jepang, Korea Selatan) memegang peran penting dalam aktivitas perekonomian global," tutur Komaidi. 

Ketujuh, kontribusi konsumen minyak utama yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz (Cina, India, Jepang, Korea Selatan) dalam pembentukan GDP global 2026 mencapai sekitar 27%. Karena itu, permasalahan pada Selat Hormuz minimal berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aktivitas dan pertumbuhan sekitar 27% perekonomian global. 

"Dampak negatif berpotensi lebih besar lagi mengingat Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan memiliki peran penting dalam rantai pasok aktivitas perekonomian global," papar Komaidi.

Kedelapan, hubungan ekonomi dan kemitraan strategis antara Iran dengan Cina dan India dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan percepatan dalam penyelesaian permasalahan di Selat Hormuz. "Apalagi jika mencermati sekitar 53% tujuan ekspor minyak mentah yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz adalah untuk Cina dan India," lanjutnya. 

Kesembilan, perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal/APBN Indonesia. Tekanan fiskal terutama ditransmisikan melalui harga energi, khususnya peningkatan harga minyak. "Sejak berstatus sebagai net oil importer, data menunjukkan bahwa peningkatan harga minyak akan lebih banyak memberikan dampak tekanan fiskal dibandingkan memberikan windfall untuk APBN," ujarnya.

Kesepuluh, sensitivitas APBN 2026 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 1 USD per barel selama satu tahun anggaran akan menambah defisit APBN 2026 sekitar Rp 6,80 triliun. 

"Peningkatan harga minyak sebesar 1 USD per barel selama satu tahun anggaran akan menambah pendapatan negara dari hulu migas sekitar Rp 3,50 triliun. Namun, peningkatan harga tersebut juga menyebabkan adanya penambahan belanja negara sekitar Rp 10,30 triliun selama satu tahun anggaran," bebernya.

Kesebelas, dengan asumsi ICP pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 USD per barel, serta jika sampai dengan akhir tahun 2026 rata-rata harga minyak (ICP) diasumsikan berada pada kisaran 90 USD per barel dan 100 USD per barel, maka tambahan defisit APBN 2026 selama satu tahun anggaran yang diakibatkan dari kenaikan harga minyak masing-masing adalah sekitar Rp 136 triliun dan Rp 204 triliun. 

Keduabelas, selain terhadap harga minyak, APBN 2026 juga memiliki sensitivitas terhadap lifting minyak dan gas bumi. Setiap peningkatan lifting minyak sebesar 10.000 boepd selama satu tahun anggaran akan meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu minyak sebesar Rp 1,80 triliun. Sementara, setiap peningkatan lifting gas bumi sebesar 10.000 boepd selama satu tahun anggaran akan meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu gas bumi sebesar Rp 1,30 triliun. 

Ketigabelas, berdasarkan catatan pada poin 11 dan 12 tersebut, dampak fiskal yaitu defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak sebesar 1 USD per barel akan terkompensasi jika produksi minyak nasional dapat ditingkatkan sekitar 38.000 barel per hari selama satu tahun anggaran atau jika produksi gas bumi nasional dapat ditingkatkan sebesar 53.000 boepd selama satu tahun anggaran. 

Keempatbelas, jika sampai dengan akhir tahun 2026 rata-rata harga minyak (ICP) diasumsikan berada pada kisaran 90 USD per barel dan 100 USD per barel, potensi defisit APBN 2026 akan dapat terkompensasi jika terdapat tambahan produksi minyak nasional masing-masing sebesar 756.000 boepd selama satu tahun anggaran dan 1.134.000 boepd selama satu tahun anggaran. 

Dan yang kelimabelas, data, informasi, dan catatan pada poin 1-14 menegaskan industri hulu migas nasional memiliki posisi strategis dan peran penting terhadap ketahanan energi dan APBN Indonesia. 

"Peningkatan cadangan dan produksi migas nasional akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan sekaligus dapat meminimalkan dampak tekanan fiskal jika terjadi kondisi krisis geopolitik seperti saat ini," pungkas Komaidi. RH