Surabaya Electric Forum Soroti Tahap Baru Transisi Energi Indonesia

Surabaya, OG Indonesia -- Komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi kini semakin terlihat pada berbagai kebijakan di sektor ketenagalistrikan, industri, transportasi, hingga hilirisasi energi baru terbarukan. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan seberapa cepat berbagai target tersebut dapat menjadi implementasi yang nyata. 

Gagasan inilah yang menjadi benang merah berbagai pembahasan dalam Surabaya Electric Forum oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Timur yang mengangkat tema : “East Java Driving Indonesia’s Energy Transition.” Sebagai salah satu agenda utama Indonesia Energy Week Surabaya 2026 pada 15-18 Juli 2026, forum ini mempertemukan pemerintah, PLN Group, akademisi, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.

Membuka forum tersebut pada 15 Juli 2026, Rektor Institut Teknologi PLN, Prof. Iwa Garniwa, mengingatkan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara mengenai pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, tetapi juga kesiapan Indonesia untuk membangun ekosistem nasional yang mampu menjawab tantangan energi global di masa depan. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di antara berbagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia membuka peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam sistem energi regional..

"Suatu saat jaringan listrik bisa saja tidak lagi dibatasi oleh batas negara, sebagaimana yang terjadi pada jaringan telekomunikasi saat ini. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam perkembangan tersebut. Karena itu, kita tidak cukup hanya membangun infrastruktur energi, tetapi juga harus menyiapkan talenta, kompetensi, dan ekosistem nasional yang mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks," ujar Prof. Iwa.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan sektor ketenagalistrikan nasional. Direktur Distribusi PT PLN (Persero) sekaligus Sekretaris Jenderal MKI, Arsyadany Ghana Akmalaputri, menilai bahwa Indonesia kini telah memiliki arah yang jelas melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Tantangan berikutnya bukan lagi menentukan tujuan, melainkan mempercepat implementasinya agar manfaat transisi energi dapat segera dirasakan masyarakat maupun dunia usaha.

"RUPTL sudah memberikan arah yang jelas. Bukan lagi menentukan tujuan, tetapi seberapa cepat kita mampu mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem yang mampu menjaga ketahanan energi, keberlanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Arsyadany.

Melengkapinya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ahmad Amiruddin, menjelaskan bahwa implementasi transisi energi perlu tetap menjaga keseimbangan Trilema Energi, yaitu ketahanan energi (energy security), keberlanjutan (energy sustainability), dan keterjangkauan (energy equity). 

Menurutnya, pembangunan energi baru terbarukan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keandalan pasokan listrik nasional, memperkuat iklim investasi, serta memastikan kebutuhan masyarakat dan industri tetap dapat terpenuhi di setiap daerah.

Pada implementasi di tingkat daerah, Guru Besar Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sekaligus Dewan Pakar MKI Jawa Timur, Prof. Mochamad Ashari, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam implementasi RUPTL 2025–2034. Dengan potensi energi baru terbarukan yang mencapai sekitar 188 GW, didominasi oleh energi surya dan angin, serta target penambahan kapasitas EBT sebesar 4.251 MW, Jawa Timur dinilai menjadi salah satu wilayah kunci dalam mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor pengembangan energi baru terbarukan nasional. Namun, percepatannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi kapasitas pembangkit yang nyata," ujar Prof. Ashari.

Pembahasan mengenai implementasi tersebut akan berlanjut pada hari terakhir Surabaya Electric Forum, pada Jumat (17/7/2026), yang membahas kesiapan SDM, kebutuhan listrik industri, hingga strategi pembiayaan proyek ketenagalistrikan. 

Di pihak industri, percepatan transisi energi juga dinilai tidak dapat bergantung pada satu pendekatan ataupun satu teknologi. Keberhasilannya justru ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai solusi energi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

CEO PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menilai bahwa transisi energi perlu dipandang sebagai proses membangun sistem energi yang lebih baik secara bertahap. Menurutnya, pengembangan teknologi baru perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. 

"Transisi energi bukan berarti meninggalkan apa yang sudah kita miliki, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan sistem yang ada sambil membangun teknologi dan kapasitas baru secara bertahap. Yang ingin kita capai adalah sistem energi yang semakin bersih, namun tetap andal untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Fazil.

Seluruh pembahasan dalam Surabaya Electric Forum memperlihatkan bahwa tantangan transisi energi Indonesia kini bukan lagi menentukan arah, melainkan mempercepat implementasinya. Upaya tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Indonesia Energy Week Surabaya 2026 masih berlangsung hingga Sabtu (18/7/2026) di Grand City Convention & Exhibition Surabaya. Selain mengikuti Surabaya Electric Forum, pengunjung juga masih dapat mengeksplorasi berbagai inovasi melalui Electric & Power Surabaya dan Water Indonesia Surabaya serta berdiskusi langsung dengan para pelaku industri. RH