Menteri ESDM Resmi Lantik Mawardi Nur Jadi Kepala BPMA

Mawardi Nur (kedua dari kanan) bersalaman dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selepas dilantik sebagai Kepala BPMA.

Jakarta, OG Indonesia --Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dalam sebuah prosesi di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di BPMA yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh sekaligus mendorong peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa BPMA memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan produksi migas nasional, khususnya di Aceh. 

Menurutnya, potensi migas Aceh masih sangat besar sehingga BPMA harus bekerja lebih progresif, tidak menjalankan tugas secara biasa-biasa saja, serta mampu menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan lifting migas, menarik investasi, dan memperkuat kontribusi sektor energi bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara BPMA, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pemerintah Aceh, serta seluruh pemangku kepentingan agar potensi migas Aceh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, usai dilantik Mawardi Nur menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kepala BPMA. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan orientasi pada hasil.

“Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan membangun sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kemajuan sektor hulu migas di Aceh,” ujarnya.

Dalam arah kebijakannya, Mawardi menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain peningkatan lifting migas melalui optimalisasi produksi dan efisiensi biaya, percepatan pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, serta penguatan peran kontraktor lokal dan sumber daya manusia Aceh dalam rantai kegiatan industri migas.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa aktivitas industri migas tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan industri migas yang inklusif, yang mampu mendorong investasi, membuka peluang usaha bagi pelaku lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” kata Mawardi.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BPMA, Mawardi Nur diketahui memimpin PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan daerah tersebut mengalami penguatan tata kelola dan diversifikasi usaha ke berbagai sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan latar belakang tersebut, Mawardi diharapkan mampu membawa BPMA menjadi institusi yang semakin progresif, adaptif, dan berdaya saing dalam mengelola potensi migas Aceh secara berkelanjutan, sejalan dengan arahan Menteri ESDM untuk terus meningkatkan produksi migas, memperkuat investasi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh maupun Indonesia. RH