Arie Gumilar, Presiden FSPPB.
Jakarta, OG Indonesia -- Pembenahan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih terjangkau dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menilai upaya tersebut perlu dimulai dari perbaikan regulasi yang mengatur pengelolaan migas nasional.
Arie menyebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang semestinya dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Namun, menurutnya, arah kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu dievaluasi karena dinilai belum mendukung kedaulatan energi nasional.
“Harga BBM sebenarnya bisa murah, stok melimpah, dan kita tidak perlu bergantung pada impor—kalau saja Undang-Undang Migasnya benar, berpihak pada rakyat, dan tidak melanggar konstitusi,” ujar Arie dalam acara NGOBRAS (Ngopi Bareng Santai) bersama awak media di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Arie, persoalan migas yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang berlaku selama sekitar 25 tahun terakhir. Ia menilai, orientasi pengelolaan migas perlu dikembalikan pada kepentingan nasional agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Atas dasar itu, FSPPB mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas 2026 menjadi momentum untuk memperbaiki fondasi tata kelola sektor energi. Regulasi baru diharapkan mampu memperkuat kemandirian pasokan, mengurangi ketergantungan pada energi impor, serta memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi.
Arie juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawal proses pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan publik diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat.
“Jadi rakyat harus cerdas. Kawal RUU Migas 2026!” tegasnya.
FSPPB berharap pembaruan UU Migas dapat menjadi pijakan bagi perbaikan tata kelola energi nasional, sehingga potensi migas Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan energi dan kemakmuran masyarakat. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Selasa, Oktober 20, 2026
Rating:
