Ujian Terbesar Konstitusi, Pemakzulan Gibran dan Masa Depan Legitimasi Prabowo

Oleh : Idham Chalid, S.H., S.Ag., M.H., M.Si (Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Achmad Rifai & Partners)

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy) menempatkan pemilihan umum bukan semata-mata sebagai mekanisme untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai proses konstitusional yang wajib diselenggarakan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh hasil perolehan suara, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh persyaratan dan prosedur hukum yang menjadi landasan yang sah bagi proses demokrasi. Kemenangan dalam Pemilu merupakan sumber legitimasi demokratis, termasuk dalam konteks proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Aturan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mendasar. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden bukanlah dua pejabat yang memperoleh mandat elektoral melalui proses pemilihan yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi keduanya memperoleh mandat elektoral melalui satu proses pencalonan dan pemilihan yang terintegrasi.

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan pencalonan tidak dapat dinilai secara parsial dan terpisah antara calon Presiden dan calon Wakil Presiden, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan persyaratan hukum yang melekat pada pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam konteks Pemilu Presiden 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara demokratis. Namun, perjalanan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan hukum, terutama terkait persyaratan pendidikan karena hanya dibuktikan dengan Surat Keterangan (surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019). Kemudian hal tersebut berkembang menjadi perdebatan di tengah masyarakat soal benar tidaknya dokumen tersebut, sampai keluarnya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Hal itulah, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh sebagian kalangan menjadi wacana pemakzulan bagi Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden.

Tentunya wacana tersebut bukanlah persoalan hukum yang tidak sederhana karena perdebatan soal sahnya persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres bukan hanya berkaitan dengan Gibran sebagai calon Wakil Presiden semata. Melainkan juga merupakan bagian dari persyaratan pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai satu kesatuan pasangan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, dalam membedah tema ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan mendasar yang akan diuraikan, antara lain; Pertama, apakah masalah persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subiyanto dalam Pilpres dapat menjadi dasar konstitusional pemakzulan Wakil Presiden. Kedua, bagaimana argumentasi yang mendukung dan menolak pemakzulan tersebut. Ketiga, apabila persoalan persyaratan pendidikan terbukti menyebabkan pencalonan Gibran tidak memenuhi ketentuan hukum, apakah keadaan tersebut juga dapat mempengaruhi legitimasi konstitusional Prabowo Subianto sebagai Presiden, mengingat keduanya terpilih melalui satu pasangan calon.

Membedah Penyebab Pemakzulan Gibran Rakabumin Raka

Polemik pemakzulan Gibran Rakabuming Raka pada dasarnya didasari persyaratan pendidikan Gibran hanya berupa Surat Keterangan yang “dicurigai” bermasalah oleh berbagai pihak. Dugaan itu ternyata benar karena dikuatkan dengan keluarnya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Padahal persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari kualifikasi hukum yang ditentukan pembentuk undang-undang dan wajib dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf r dan diperkuat dengan pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur kewajiban melengkapi pendaftaran bakal pasangan calon dengan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB  atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Apakah tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dapat menjadi dasar pemakzulan? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, perlu melihat dasar konsitusionalnya, yakni pasal 7A UUD 1945, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam konteks ini, argumentasi pemakzulan selalu dikonstruksi pada hal tersebut. Namun sayangnya frasa tersebut Secara tekstual mengandung persoalan interpretasi.

Argumentasi yang mendukung pemakzulan dapat menyatakan bahwa orang yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan jabatan tidak semestinya memperoleh perlindungan hanya karena telah dilantik. Jika keadaan tersebut dibiarkan, persyaratan jabatan berpotensi kehilangan makna konstitusionalnya. Namun, argumentasi tandingannya menyatakan bahwa Pasal 7A bukan mekanisme untuk mengulang seluruh proses verifikasi pencalonan yang telah selesai. Karena itu, harus dibuktikan secara hukum bahwa persoalan yang ditemukan memang memenuhi kategori pemberhentian konstitusional, bukan sekadar sengketa administratif yang telah melewati mekanisme penyelesaiannya.

Artinya, bahwa Frasa “tidak lagi memenuhi syarat”, tidak dapat diperluas begitu saja sehingga setiap dugaan cacat persyaratan pencalonan otomatis menjadi alasan pemakzulan. Harus terdapat dasar penafsiran konstitusional yang dapat menjelaskan hubungan antara cacat pencalonan tersebut dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A.

Menurut saya, titik analisis yang paling penting adalah membangun batas konstitusional antara ketidakabsahan sejak awal (initial disqualification) dan kehilangan persyaratan dalam masa jabatan (subsequent disqualification). Itulah persoalan doktrinal yang layak menjadi pokok utama pemikiran mengenai pemakzulan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.

Bahwa pelanggaran atas tidak terpenuhinya syarat menjadi calon Wapres dan sekaligus menjadi pasangan Capres dan Cawapres harus diselesaikan sebagai bagian dari sengketa Pemilu. Karena hal tersebut menguji keabsahan proses Pemilu dan menetapkan Pemenang Pemilu. Bukan untuk dijadikan sebagai dasar pemakzulan karena akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum. Bahwa pemakzulan bukan instrumen untuk membatalkan hasil pemilu secara tidak langsung, karena pemakzulan mempunyai tujuan dan prosedur yang berbeda dari sengketa hasil pemilu, sehingga pemakzulan harus didasarkan pada pembuktian yang kuat dan tidak boleh hanya menjadi instrumen persaingan dan perlawanan politik.

Hal itulah yang menyebabkan polemik pemakzulan Gibran tidak dapat dilepaskan dari pertarungan dua perspektif hukum tata negara, yaitu perspektif penegakan persyaratan konstitusional dan perspektif kepastian hukum serta finalitas hasil pemilihan umum. Pertama, perspektif penegakan persyaratan konstitusional, yang memiliki pandangan bahwa setiap pejabat negara yang menduduki jabatan berdasarkan konstitusi wajib memenuhi seluruh persyaratan hukum yang ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat negara yang mempertahankan kedudukannya apabila secara hukum terbukti tidak memenuhi persyaratan jabatan yang diwajibkan.

Kedua, perspektif kepastian hukum dan finalitas hasil pemilihan umum, yaitu pandangan bahwa pemilihan umum merupakan proses konstitusional yang memiliki tahapan, mekanisme pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta batas waktu penyelesaian. Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan pencalonan dan hasil pemilu tidak boleh terus-menerus dibuka melalui mekanisme pemakzulan yang memiliki tujuan dan dasar hukum berbeda.

Dampaknya pada Legitimasi Prabowo

Problem utamanya polemik pemakzulan Gibran Rakabuming karena faktor tidak terpenuhinya syarat pendidikannya tidak hanya menyeretnya dalam masalah secara personal sebagai Wakil Presiden secara mandiri. Karena tidak maju sendiri sebagai wakil Presiden, tetapi maju sebagai kontestan Pilpres sebagai pasangan Capres dan Cawapres dalam dalam satu pasangan calon bersama Prabowo Subiyanto, sebagaimaana yang diatuer dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, bahwa pemenuhan persyaratan masing-masing calon merupakan prasyarat bagi sahnya pasangan calon secara keseluruhan.

Ketentuan ini bukan sekadar aturan teknis pemungutan suara, di dalamnya terdapat prinsip kesatuan pencalonan dan kesatuan mandat elektoral. Artinya, rakyat tidak memberikan suara kepada Prabowo sebagai calon Presiden secara terpisah dari Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Rakyat memberikan suara kepada satu pasangan yang menawarkan visi, misi, program, dan kepemimpinan bersama. Dengan konstruksi tersebut, terdapat dasar argumentasi bahwa cacat hukum yang bersifat mendasar pada persyaratan salah satu calon berpotensi memengaruhi keabsahan pencalonan pasangan secara keseluruhan.

Prabowo dan Gibran memperoleh mandat rakyat melalui satu pasangan calon. Persyaratan pendidikan Gibran bukan persyaratan yang berdiri di luar pencalonan Prabowo. Persyaratan tersebut merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi agar pasangan calon dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat mendasar dalam pemenuhan persyaratan salah satu calon, harus diperiksa pula dampaknya terhadap keabsahan pencalonan pasangan secara keseluruhan.

Dalam konteks pemilu Pilpres harus dilihat secara menyeluruh, setidaknya tiga jenis legitimasi. legitimasi administratif, legitimasi konstitusional dan legitimasi elektoral. Dalam konteks Legitimasi administratif berkaitan dengan proses pencalonan dan penetapan pasangan oleh KPU. Dalam hal ini, KPU menerima serta memverifikasi dokumen persyaratan kedua calon dan menetapkan pasangan tersebut sebagai peserta pemilu. Legitimasi konstitusional, berkaitan dengan kesesuaian seluruh proses memperoleh dan menjalankan kekuasaan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan legitimasi elektoral, berkaitan dengan legitimasi yang diperoleh melalui suara rakyat. Pasangan Prabowo dan Gibran memperoleh legitimasi elektoral melalui kemenangan pasangan calon dalam Pemilu Presiden 2024.

Ketiga legitimasi tersebut tentu saling berkaitan, Namun faktanya hanya legitimasi elektoral yang diumbar ke publik selalu bangga sebagai pemenang. Sementara legitimasi lainnya dikubur dan tidak lagi dilirik bersama masalahnya.

Artinya, bahwa Prabowo Subiyanto dapat memiliki legitimasi elektoral karena memperoleh suara rakyat. Ia juga memiliki dasar legitimasi administratif melalui penetapan KPU dan pelantikan. Akan tetapi, apabila kemudian terbukti terdapat cacat hukum yang mendasar pada persyaratan pencalonan pasangannya, maka dapat timbul persoalan mengenai kesempurnaan legitimasi konstitusional yang mendasari mandat tersebut.

Karena sangat tidak tepat jika persoalan tersebut dipersempit sebagai urusan pribadi Gibran tanpa menilai konsekuensi hukumnya terhadap pasangan yang memperoleh mandat rakyat sebagai pemenang Pemilu. Bahwa apabila persoalan pendidikan Gibran terbukti memiliki cacat hukum, sangat tidak mungkin Prabowo Subianto tetap dapat mempertahankan legitimasi konstitusionalnya sebagai Presiden, sementara keduanya memperoleh mandat rakyat melalui satu pasangan calon. Berbeda halnya jika masalah Gibran Rakabuming raka memang memiliki masalah yang sangat personal dan tidak ada kaitan dengan proses pencalonan sebagai pasangan Capres dan Cawapres dan muncul setelah adanya pelantikan.