Bangun Kilang Mini, Pemerintah Jangan Bodohi Pengusaha Nasional (Lagi)

Jakarta, O&G Indonesia-- Investasi kilang mini mengundang kontroversi. Usulan dari Pemerintah ini harus didukung jaminan, perangkat regulasi, transparansi dan keberpihakan. Permasalahan yang timbul adalah asal muasal dari feedstock minyak yang akan di alokasikan. Bukankah, feedstock minyak bagian negara, masih banyak dibutuhkan oleh Kilang Pertamina?

Sebagaimana dikatakan pengusaha nasional, President Director PT. Geo Putera Perkasa, ETS Putera dalam Diskusi Panel dengan tema Optimasi Lifting Minyak Bumi dengan Opsi Pengembangan Kilang Mini di wilayah operasi migas, Kamis (27/08/2015), “SKK Migas jangan melakukan pembodohan pada kita,” seru Putera. Oleh karena itu, Putera menyarankan agar pihak pengusaha mengetahui secara benar kondisi dan kenyataan di lapangan. “Ini agar semua orang tahu, feedstock jangan mengandalkan dari dalam negeri. Karena itu mengganggu dan telah menjadi haknya Pertamina,” terang Putera.

Putera tak asal bicara. Ia memiliki pengalaman. Karena kalau salah langkah bisa berujung tersangkut masalah hukum. “Jangan ambil feedstock dalam negeri. Anda dapat feedstock itu hak milik negara atau milik swasta. Bagaimana cara mendapatkannya. Ujung-ujungnya nanti tersangkut masalah hukum,” kata Putera.

Diakui Putera, memang ada konstitusi dan UU pasal 33 yang mengatur, “Kilang yang kita bangun, acuannya berdasarkan apa? Keputusan menteri kah? Kalau kita bangun 100 kilang, apakah Menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri untuk masing-masing kilang? Insya Allah tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Cukuplah saya yang menjadi korbannya. Jangan ada pihak pengusaha lain yang dikorbankan,” tegas Putera yang pernah dikecewakan dalam pembangunan fasilitas transportasi minyak mentah dari Desa Gayam ke Desa Mudi, Bojonegoro, Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Putera berharap agar pihak SKK Migas jangan mengajak pihak lain membuat  kilang! “Kalau mau bikin kilang, jangan pakai feedstock dalam negeri. Kita bukan jagoannya. Kalau kita diajak bangun feedstock dalam negeri, maka itu salah besar! Feedstock-nya harus dari luar negeri, itu baru membantu Indonesia,” ujar Putera.

Elan Biantoro, Kepala Humas SKK Migas, membenarkan apa yang disampaikan Putera.

Elan Biantoro
Kepala Bagian Humas SKK Migas

“Substansi  apa yang disampaikan Pak Putera ada betulnya,” aku Elan Biantoro. Kendati demikian, Elan Biantoro juga menjelaskan bahwa sudah 20 tahun lebih Indonesia tidak memiliki kilang baru yang besar.

Karena itu, kilang yang kecil-kecil juga harus dibangun. “Kendati demikian jangan kemudian kita rebutan minyak dari dalam negeri. Ya, memang ada dalam negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan harus membuka  dari luar negeri karena feedstock-nya impor,” ungkap Elan Biantoro, sembari membandingkan Indonesia dengan Singapura yang lebih pro aktif membangun kilang padahal negeri Singapura tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang berupa minyak.

Yusri Usman
Pemerhati Kebijakan Energi Nasional

Sementara Yusri Usman, pemerhati kebijakan energi nasional, menyerukan adanya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha nasional. “Pemerintah harus berempati kepada pengusaha nasional. karena setiap kesulitan yang dihadapi pengusaha nasional berdampak luas. Efek dominonya sangat besar. Banyak PHK. Apakah pemerintah memikirkan dampaknya. Adakah empati pemerintah?” gugat Yusri Usman, Kamis, (27/08/2015).

Menurut Yusri, selayaknya pemerintah pro aktif memanggil untuk mencari solusinya. “Dibutuhkan keberpihakan kepada pengusaha nasional  harus ada. Pengusaha  nasional harus dibina bukan malah dibinasakan, harus bicara dari hati ke hati untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan pengusaha nasional kita” ungkap Yusri, sembari mencontohkan bagaimana pemerintah Malaysia yang memiliki keberpihakan serta melindungi pengusaha migas nasionalnya. (SB)