Koalisi Break Free Desak Pemerintah Tinggalkan Batu Bara dan Beralih ke EBT

Koalisi Break Free tegaskan
tolak batu bara dan dukung EBT.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Greenpeace, WALHI dan JATAM yang tergabung dalam Koalisi Break Free mendesak pemerintah Indonesia untuk meninggalkan batu bara dan segera beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Koalisi ini menilai pembangunan sejumlah PLTU dan perluasan tambang batu bara di bawah proyek 35.000 MW tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang serius. 

"Perluasan ekspansi industri batu bara untuk kepentingan ekspor dan industri, telah membuat ketergantungan terhadap energi kotor semakin akut. Padahal sumber energi bersih terbarukan melimpah dan jauh lebih bisa diakses oleh rakyat," kata Khalisah Khalid, Juru Bicara Eksekutif Nasional WALHI dalam konferensi pers di Jakarta, hari ini Senin (09/05).

Saat ini terdapat 42 PLTU yang sudah beroperasi di Indonesia telah menghasilkan polusi udara yang mengeluarkan polutan-polutan berbahaya seperti PM 2.5 dan PM 10 yang dapat menyebar hingga radius 500-1.000 km dari lokasi PLTU berada.

Belum lagi ditambah dengan kerusakan bentang alam akibat perluasan tambang batu bara di konsesi-konsesi tambang di Kalimantan dan daerah lain di seluruh Indonesia. Proyek 35000 MW, akan meluaskan pembongkaran dan penghancuran kawasan hutan dan lindung, tidak akan sesuai dengan rencana moratorium lahan untuk tambang yang disebut Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Din Syamsuddin, Ketua Komite Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) menegaskan agar pemerintah mengubah paradigmanya tentang pembangunan berkelanjutan, menjadi pembangunan berkelanjutan yang bermakna. "Pembangunan Berkelanjutan itu harus bermakna. Artinya harus berorientasi pada manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya," kata Din. "Perlu segera ada peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan yang sangat berlimpah," sambungnya.

Sementara itu dari JATAM, Hendrik Siregar berpendapat bahwa harus dilakukan perubahan mendasar terkait kebijakan energi nasional (KEN) dan target rasio elektrifikasi yang berpondasi pada energi fosil. "Ini harus diganti sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim yang makin ekstrim. Proyek fast track - proyek 10 GW tahap 1 dan 2 yang dicanangkan SBY dan masih berlanjut dan 35 GW hanya menguntungkan pihak yang menghancurkan lingkungan untuk menggali batubara dan mengebor migas," tuturnya.

Sementara itu Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, menyampaikan tentang ancaman mematikan dari perubahan iklim. "Kita tidak punya kemewahan waktu untuk berlama-lama menggunakan energi fosil yang kotor ke energi bersih terbarukan. Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun proses transisi yang adil untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan," bebernya.

Koalisi Break Free menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia menghentikan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi kotor batubara, dan segera beralih ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Menurut mereka, rencana proyek listrik 35000 MW di mana sebagian besar menggunakan sumber energi batubara akan mengancam masa depan anak-anak Indonesia yang seharusnya bersih dan aman. RH