Gas untuk PT Pupuk Indonesia di Teluk Bintuni Dialihkan ke Ferrostaal dan Sojitz

Adie Rochmanto Pandiangan, Kasubdit
Pengembangan Kawasan Industri
Kemenperin dalam Business Forum
Oil & Gas yang diselenggarakan
OG Indonesia dan KMI,
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan pengembangan 14 kawasan industri per wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah kawasan industri Teluk Bintuni yang akan dikembangkan untuk industri migas dan pupuk.

"Yang paling timur itu ada kawasan industri Teluk Bintuni," kata Adie Rochmanto Pandiangan, Kepala Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri Kementerian Perindustrian dalam acara Business Forum Oil & Gas 2016 bertema "Strategi Pengembangan & Pemerataan Infrastruktur Penunjang Migas Kawasan Timur dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional" yang diselenggarakan OG Indonesia dan Komunitas Migas Indonesia (KMI) di GKM Green Tower, Jakarta, Rabu (30/11). 

Adie memaparkan kawasan Teluk Bintuni yang kaya akan sumber daya gas alam akan dipasangkan dengan industri pupuk yang memang membutuhkan gas sebagai bahan bakunya. "Kemarin sudah disepakati (industri) akan mendapatkan harga di 3,5 dollar (per mmbtu) khusus Bintuni," terangnya.

Namun ternyata, diceritakan Adie, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sedianya mendapatkan alokasi gas dengan harga US$ 3,5 per mmbtu tersebut enggan memanfaatkan gas tersebut. "PT Pupuk ternyata bilang pupuk lagi over produksi. Pemerintah melarang membangun pabrik baru," ungkapnya. 

Akhirnya gas dari Tangguh Train III yang dikelola British Petroleum (BP) Berau Ltd tersebut rencananya akan dialihkan kepada Ferrostaal GmbH dan Sojitz Corporation. "Tetapi karena (diserahkan) ke PT Pupuk, maka kita menugaskan khusus kepada dia untuk tetap membangun kawasannya," jelasnya.

Untuk alokasi gasnya, Adie mengungkapkan nantinya Ferrostal dan Sojitz akan mendapatkan alokasi sebesar 180 MMSCFD untuk tahap pertama. Jumlah tersebut sama dengan alokasi gas Tangguh bagi pabrik pupuk yang tercantum di dalam surat Plt. Kepala SKK Migas Nomor SRT-0839/SKKO0000/2014/S2. "Sampai 360 (MMSCFD) nanti tahap keduanya," ucapnya.

Dikatakan Adie, ditargetkan gas mulai dimanfaatkan untuk industri di Teluk Bintuni pada tahun 2019. "Persiapannya mulai dari tahun 2017. Kita lagi kejar untuk pastikan harga gas sudah dalam bentuk Inpres, Keppres atau apa, lalu kita mulai bebaskan lahan," pungkasnya. RH