Pekerja Segel Tiga Ruangan Komisaris Pertamina

Foto: Ist

Jakarta, OG Indonesia -- Tiga ruangan kantor Komisaris Pertamina yaitu ruangan Tanri Abeng (Komisaris Utama), Arcandra Tahar (Wakil Komisaris Utama), dan Edwin Hidayat Abdullah (Anggota Komisaris) disegel oleh para pekerja Pertamina yang merangsek masuk ke ruangan yang berada di lantai 1 Gedung Perwira, di kantor pusat Pertamina, Rabu (01/03).

Dikatakan oleh Ugan Gandar, Ketua Dewan Penasehat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), para Komisaris Pertamina adalah pihak yang harus tanggung jawab atas dicopotnya dua pemimpin Pertamina dari posisinya yaitu Dwi Soetjipto (Direktur Utama) dan Ahmad Bambang (Wakil Direktur Utama).

Padahal sebelumnya Komisaris menandatangani persetujuan tambahan posisi Wakil Direktur Utama yang diusulkan ke Kementerian BUMN. Namun selanjutnya malah menghapuskan kembali posisi Wakil Direktur Utama karena terjadinya kegaduhan di posisi puncak Pertamina.

"Yang mengusulkan posisi Wadirut adalah Komisaris dan semua ditandatangani Komisaris dan kemudian disetujui oleh Menteri BUMN. Ternyata empat bulan berikutnya ternyata terjadi benturan luar biasa antara Dirut dan Wadirut," kata Ugan kepada media, Rabu (01/03).

Ugan menuding Edwin Hidayat Abdullah yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kegaduhan yang terjadi di posisi puncak Pertamina belakangan ini. "Edwin yang bertanggung jawab terhadap kinerja ini," ucapnya.

Petisi FSPPB

Sebelum aksi penyegelan ruangan kantor Komisaris Pertamina dilakukan, para pekerja Pertamina melakukan apel siaga dan doa bersama di lapangan parkir Pertamina. Dalam kesempatan tersebut Presiden FSPPB Noviandri menegaskan sejumlah permasalahan yang tengah mengancam Pertamina saat ini. FSPPB pun mengeluarkan sebuah petisi terkait berbagai permasalahan yang menerpa Pertamina belakangan ini.

Petisi dari Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu.
Foto: Hrp

"Unit bisnis Pertamina di bidang geothermal (PGE) akan ada kerja sama dengan PLN, ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi. Ada pula aksi korporasi dengan dibentuknya AP Shipping. Lalu ada beberapa pihak yang ingin melakukan kegiatan RDMP kilang dengan proyek finansial berbentuk joint venture yang merupakan langkah tidak tepat karena akan berujung pada unbundling," papar Noviandri.

Semua ancaman tersebut, ditegaskan Noviandri, sangat membahayakan eksistensi Pertamina sebagai perusahaan migas dan energi milik bangsa. "Dengan unbundling ini, ke depan Pertamina bukan menjadi besar, justru akan menjadi kecil atau bahkan mungkin hilang. Ini harus menjadi concern kita, bahwa bisnis Pertamina harus terus berkembang," tutupnya. RH