Setiap Desa Direncanakan Miliki Satu Sub Penyalur BBM

Jakarta, OG Indonesia -- Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Pejabat Struktural BPH Migas mengunjungi kantor Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang untuk melakukan audiensi guna membahas isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi bertempat di Gedung Nusantara 3, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Senin (26/02).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas memfokuskan pembahasan pada penyediaan Sub Penyalur BBM di setiap daerah, terutama daerah 3T. Kebijakan Sub Penyalur ini adalah salah satu solusi untuk mejawab kebutuhan BBM pada daerah terpencil yang selama ini belum tersorot oleh Pemerintah, karena dengan kebijakan pembangunan Sub Penyalur maka Program BBM Satu Harga dapat tercapai dengan maksimal.

M Fanshurullah Asa menjelaskan kepada awak media bahwa konsep Sub Penyalur ini layaknya seperti pengecer biasa, akan tetapi proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta tentu harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu sehingga keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil.

"Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada tiga distrik di Kabupaten Asmat, selanjutnya Sub Penyalur yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo, dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten. Kita memiliki 22 ribu desa, artinya jika setiap desa terdapat Sub Penyalur maka ini akan sangat luar biasa. Kemudian jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85 ribu desa," jelasnya.

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik ide mengenai Sub Penyalur ini, dan untuk merealisaskan ini BPH Migas bersama dengan DPD RI akan menggandeng beberapa stakeholder terkait. 

"Jadi ya harus kita laksankan, karena faktor penunjang bagi masyarakat daerah itu adalah beras, gula, BBM. Nah ini perlu salah satu kita prioritaskan yang mana dulu. Bisa yang BBM dulu, nanti kalau BBM sudah, baru beras, baru gula, pelan-pelan kita kejar ini," ucapnya.

Sementara itu Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan dalam menyediakan satu Sub Penyalur BBM di setiap desa, peran Pemda akan sangat vital karena harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

"Untuk jadi sub penyalur butuh Rp50-100 juta. Tapi lahannya dari dia dan lahannya itu kecil kok. Nanti kita berikan satu model standar tentang lahan, tentang alatnya, ini nanti kita koordinasi dengan Pemda," terang Henry. RH