Benarkah PLN Terima Kucuran Dana Jumbo dari APBN?

Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah menggelontorkan dana jumbo sebesar Rp 153,83 triliun untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terkena dampak pademi COVID-19. Kucuran dana tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020  untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pademi COVID-19. 

Alokasi dana itu dibagi dalam tiga kategori, yaitu pembayaran utang pemerintah kepada BUMN sebesar Rp. 108,48 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp. 25,7 triliun, dan dana talangan Rp. 19,65 triliun. Di mana pembayaran utang pemerintah itu di antaranya dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp. 45,42 triliun untuk pelunasan dana kompensasi dari pemerintah kepada PLN. 

Dikatakan Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, dana kompensasi merupakan utang pemerintah kepada PLN sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik sejak 2017 hingga kini. Padahal, biaya keekonomian produksi listrik, yang ditetapkan berdasarkan 3 variabel utama, yakni kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP (Indonesia Crude Price), dan inflasi pada tahun berjalan, sudah mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. 

"Selisih antara biaya keekonomian produksi listrik dengan tarif listrik ditetapkan pemerintah diperhitungkan sebagai kompensasi yang dibukukan sebagai utang pemerintah kepada PLN," jelas Fahmy, Kamis (4/6/2020).

Dilanjutkan olehnya, pada 2017, PLN mencatatkan kompensasi sebesar Rp. 7,46 triliun yang baru dibayar pemerintah pada 2019. Dana kompenasi pada 2018 sebesar Rp 23,17 dan pada 2019 sebesar Rp. 22,25 triliun. "Total dana kompensasi pada 2018 dan 2019 sebesar Rp 45,42 triliun, yang baru akan dibayar pada 2020. Pembayaran dana kompensasi dari APBN 2020 itu dimasukkan dalam anggaran program PEN akibat dampak pademi COVID-19," urainya.

Selain dana kompensasi sebesar Rp. 45,42 triliun, lanjut Fahmy, PLN memang memperoleh PMN sebesar Rp. 5 triliun. "Tambahan PMN itu masih sangat wajar, lantaran PLN menjalankan berbagai penugasan pemerintah dengan biaya yang tidak kecil. Untuk mencapai 100 persen rasio eletrifikasi, yang kini sudah mencapai 98,3 persen, PLN harus membangun pembangkit listrik, jaringan distribusi dan transmisi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal)," beber Fahmy.

Diungkapkan olehnya, selama ini sumber dana yang digunakan PLN adalah sumber dana eksternal, utamanya dari global bond. "Penambahan PMN itu diharapkan dapat memperbaiki rasio utang dibanding modal sendiri (debt to equity ratio)," tambahnya.

PLN sendiri juga menjalankan penugasan pemerintah dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga Surya, Tenaga Bayu, Biothermal, dan sebagainya. Lalu, selama masa Pandemi COVID-19, PLN juga menjalankan tugas pemerintah untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50% bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. 

"Insentif itu dapat meringankan beban rakyat miskin dan rentan miskin, yang terpuruk selama Pandemi COVID-9. Keringanan biaya listrik itu berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020, dibutuhkan dana sekitar Rp. 3,57 triliun. Untuk perpanjangan dan perluasan kebijakan itu tentunya dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Fahmy, PLN sesungguhnya tidak memperoleh kuncuran dana jumbo sebesar Rp. 50,42 triliun, tetapi PLN memperoleh pembayaran utang pemerintah sebesar Rp. 45,42 triliun dalam bentuk pelunasan dana kompensasi dan tambahan PMN sebesar Rp. 5 triliun untuk pembiayaan penugasan pemerintah. "Hanya saja, kucuran dana sebesar itu dibarengkan dengan alokasi dana program PEN akibat dampak pademik COVID-19, sehingga seolah-olah PLN mendapat insentif dana jumbo dari APBN 2020," pungkasnya. R3