Kerja Sama KESDM-IEA di Bidang Kelistrikan-EBT akan Majukan Transisi Energi

Jakarta, OG Indonesia -- Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik rencana kerjasama Kementerian ESDM bersama dengan Badan Energi Internasional, IEA (International Energy Agency) dalam sebuah proyek baru tentang ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Rencana peluncuran kerjasama ini secara resmi diumumkan oleh IEA, yang dirilis melalui laman resminya pada hari Selasa lalu, 7 Juli 2020.


Peluncuran proyek ini dilakukan menjelang KTT Transisi Energi Bersih IEA pada Kamis, 9 Juli (hari ini.red), yang akan mempertemukan sekitar 40 menteri dan tokoh-tokoh penting dari negara-negara yang mewakili sekitar 80% dari permintaan energi global.

IESR melihat bahwa kerja sama ini sangat relevan dengan situasi dunia dan situasi Indonesia yang sedang dalam kondisi melakukan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan pada saat yang bersamaan menghadapi tantangan untuk memulihkan investasi di sektor energi, khususnya energi terbarukan untuk kelistrikan.

Menurut IEA, proyek ini akan difokuskan untuk mengoptimalkan desain dan implementasi skema unggulan baru dalam mendorong investasi energi terbarukan serta strategi untuk meningkatkan integrasi energi terbarukan kedalam jaringan kelistrikan dan peningkatan keandalan sistem. 

Nantinya, secara operasional pekerjaan ini akan dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerja sama antara Pemerintah Indonesia, PLN, dan IEA ini juga mencakup prioritasi serangkaian kebijakan pendukung terkait energi, termasuk regulasi kendaraan listrik, investasi sistem kelistrikan, dan strategi untuk mengurangi impor energi.

Kerja sama ini berada di bawah Program Kerja Sama (Joint Work Programme) yang ditandatangani oleh Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada kesempatan Ministerial Meeting IEA bulan Desember 2019 lalu.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan kerja sama Kementerian ESDM dan IEA seharusnya dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam merencanakan transisi energi bersih, mengatasi dampak Covid-19 di sektor energi, pemulihan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya tarik investasi energi bersih melalui pembuatan kebijakan dan regulasi yang ramah terhadap investasi. 

"IEA dapat membantu Kementerian ESDM merumuskan celah-celah pada regulasi yang perlu diperbaiki serta kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mengantisipasi era kendaraan listrik, integrasi energi terbarukan yang lebih besar pada sistem kelistrikan, efisiensi energi, dan strategi pengembangan sistem energi di era transisi,” kata Fabby.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan IESR telah menyoroti realisasi investasi energi terbarukan yang masih jauh dari target, dan diproyeksikan tidak akan cukup untuk dapat mencapai target bauran energi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kajian IESR yang dirilis pada November 2019 lalu, untuk dapat mencapai target sektor batu bara, migas, dan kelistrikan RUEN di tahun 2025, diperlukan total investasi modal (capital expenditure-capex) sekitar US$ 200 miliar. 

Sedangkan untuk sektor energi terbarukan, IESR memperkirakan jumlah kebutuhan investasi untuk membangun kapasitas terpasang pembangkit 45 GW adalah sebesar US$ 72,5 milyar hingga tahun 2025, atau sekitar US$ 12 milyar per tahun.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menangani dampak kesehatan dan ekonomi langsung dari pandemi Covid-19 melalui berbagai stimulus fiskal dan langkah-langkah kebijakan. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang sangat terpengaruh oleh situasi krisis ini, dan pemerintah berusaha meredam dampaknya pada masyarakat dengan jaring pengaman energi (energy safety nets) berupa listrik gratis atau diskon pembayaran tagihan listrik untuk 33 juta keluarga yang rentan terdampak pandemi.

Sektor energi, sebagai pendorong utama pertumbuhan dan dinamika ekonomi suatu negara, memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Dalam hal ini, IESR pada bulan Mei lalu juga telah mengeluarkan usulan ‘Akselerasi pembangunan energi terbarukan sebagai strategi Green Economic Recovery Pasca-Covid-19’. 

Meski telah menganggarkan total Rp 677,2 triliun untuk stimulus ekonomi, dari jumlah tersebut Indonesia belum memiliki stimulus hijau (green stimulus), yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Menurut penelitian dari Oxford, green stimulus memiliki tingkat efektivitas ekonomi yang tinggi dan banyak didukung oleh banker serta tokoh-tokoh pengambil keputusan di berbagai negara. 

"Strategi pemulihan ekonomi hijau (green economic recovery), seperti Surya Nusantara, dapat menjadi pilihan strategi Indonesia untuk membangun kembali perekonomian nasional," pungkas Fabby. R2