Dashboard Monitoring JBT Pada Digitalisasi SPBU Sudah Dapat Dimanfaatkan

Jakarta, OG Indonesia -- Untuk peningkatan akuntabilitas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang merupakan komoditas yang diberikan subsidi sesuai Perpres No 191 Tahun 2014, Pemerintah berdasarkan hasil kesepakatan Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, menugaskan PT Pertamina (Persero) agar melaksanakan sistem pencatatan pendistribusian BBM di titik serah penyalur (SPBU) melalui implementasi program Digitalisasi SPBU (IT Nozzle), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN Nomor 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018. 

Program tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama digitalisasi SPBU antara PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018. BPH Migas yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM mengharapkan program Digitalisasi SPBU yang dikembangkan Pertamina mampu meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT dan juga JBKP, sehingga data dan informasi yang diproduksi melalui program ini dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan yang andal oleh BPH Migas. 

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa saat ini Dashboard Monitoring JBT pada digitalisasi SPBU sudah dapat dimanfaatkan oleh BPH Migas. “Dengan menggunakan Dashboard Monitoring JBT pada program Digitalisasi SPBU, maka BPH Migas dapat dengan akurat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap distribusi Jenis BBM Tertentu, monitoring ketahanan stok JBT, monitoring transaksi JBT yang tidak wajar, serta monitoring terhadap kepatuhan pencatatan nomor polisi,“ ujar M. Fanshurullah Asa dalam acara soft launching Dashboard Monitoring di Jakarta, Senin (7/12/2020). 

Pada agenda tersebut, dilakukan live demo dashboard yang akan digunakan BPH Migas untuk  melakukan pengawasan distribusi JBT Bio Solar, yang menampilkan informasi secara detail maupun summary berupa profil SPBU, informasi ketahanan kuota, jumlah transaksi, transaksi tidak wajar, serta pencatatan nomor polisi secara real time.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mas’ud Khamid menjelaskan beberapa fitur tambahan meliputi program pre purchase (bayar dulu baru isi BBM), cashless program dengan menggunakan digital payment, pencatatan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi, serta profiling customer yang berbasis loyalty program aplikasi MyPertamina. 

Dengan adanya program digitalisasi SPBU ini, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM serta transaksi pembayaran di SPBU. Selain itu, seluruh data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang, seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta BPH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Bio Solar (B30) dan penugasan yaitu Premium. Mas'ud menambahkan bahwa saat ini sudah hampir seluruh SPBU yang telah terdigitalisasi. R3