Jakarta, OG Indonesia -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong pengusaha muda untuk ikut berkecimpung di industri minyak dan gas seiring program yang masif dan agresif dibuat yang tengah dicoba diimplementasikan Pemerintah dan pelaku hulu migas dalam upaya mengembalikan kejayaan industri hulu migas.
"HIPMI mendorong pengusaha muda ikut masuk di industri migas, karena agar ada transfer knowledge. Jangan sampai pengusaha asing saja yang eksis, harus ada regenerasi pengusaha migas baru, kita perlu lahirkan Medco-Medco baru dari dalam negeri," ujar Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Mardani pun membeberkan banyak program hulu migas yang coba direalisasikan SKK Migas) dan para KKKS di tahun 2021 ini. Mulai dari pengeboran masif di Wilayah Kerja Rokan yang akan berakhir di Agustus 2021, pengeboran sebanyak 616 sumur di 2021, rencana pengadaan tahun 2021 yang mencapai US$ 6,085 miliar sampai dengan pencapaian target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) barang dan jasa di tahun 2021 sebesar 57%.
"HIPMI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh SKK Migas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membenahi iklim usaha di sektor hulu migas untuk meningkatkan TKDN dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dikerjakan oleh bukan hanya badan usaha milik negara (BUMN) tetapi juga bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal nasional dan daerah," ucapnya.
Apabila dianalisa lebih jauh, dari rencana belanja KKKS sebesar US$ 6,085 miliar, apabila terdapat 57% yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, Mardani memperkirakan akan mencapai angka sebesar US$ 3,468 miliar atau setara dengan Rp 48,5 triliun. Menurut Mardani, angka tersebut seharusnya dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat.
"Jangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing, potensial angka tersebut dari procurement list yang sudah disampaikan oleh SKK itu harus dikolaborasikan oleh pengusaha-pengusaha lokal dan daerah agar ada pemerataan ekonomi," ungkapnya.
Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN saat ini memang semakin kompleks di mana saat ini pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi yang mengakibatkan industri atau perusahaan dalam negeri harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan.
"Dalam hal menjawab amanat pemerintah melalui berbagai ketentuan tersebut di atas, maka dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri atau perusahaan dalam negeri yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, kelihatannya dibutuhkan peran lebih dari BKPM bersama-sama dengan SKK Migas dan didukung oleh stakeholder lainnya untuk dapat tampil lebih aktif untuk bisa bekerjasama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri," tutupnya. R1.
Reviewed by OG Indonesia
on
Selasa, Februari 09, 2021
Rating:
