Ini Sembilan KKKS dengan Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa Terbaik

Jakarta, OG Indonesia -- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan rantai suplai yang baik, transparan dan efisien, SKK Migas memberikan penghargaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berhasil meningkatkan kinerjanya cukup signifikan – berdasarkan kriteria Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan. Mekanisme ini dinilai efektif, terbukti capaian KPI KKKS di bidang Pengadaan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Ada 11 kriteria yang selalu dinilai SKK Migas dalam menilai kinerja Pengelolaan rantai suplai KKKS. Kami gembira ternyata capaian kinerja mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2020 kinerja mereka mencapai 2,9 atau meningkat 31% dari capaian tahun 2019 yang hanya 2,2. Hal ini berarti akuntabilitas pengadaan barang/jasa menjadi semakin baik dan transparan, proses pengadaan menjadi semakin cepat dan nilai efisiensi yang diperoleh menjadi lebih besar,” kata Plt. Deputi Pengendalian Pengadaan yang juga adalah Deputi Dukungan Bisnis Rudi Satwiko di Jakarta, Selasa,  (8/6/2021).

Penilaian dilakukan melalui kompetisi yang pada tahun 2021 diikuti oleh 49 KKKS eksploitasi. Penilaian dibagi menjadi tiga kategori yaitu: kategori kelompok KKKS besar untuk nilai pengadaan lebih dari US$ 250 juta, kategori kelompok KKKS sedang dengan nilai pengadaan antara US$ 50 – US$ 250 juta dan kategori kelompok kecil untuk pengadaan sampai US$ 50 juta. 

Adapun KKKS yang menjadi juara adalah:

- Kategori Kelompok KKKS Besar: juara 1 Petronas Carigalli, juara 2 Medco Energi dan juara 3 ConocoPhilips.

- Kategori Kelompok KKKS Sedang: juara 1 HCML Husky-CNOOC Madura Limited, juara 2 Kangean Energi Indonesia, juara 3 Eni

- Kategori Kelompok KKKS Kecil: juara 1 SPR Langgak, juara 2 Joint operation body Pertamina-Medco E&P Simenggaris, juara 3 PT Tropik Energi pandan.

Rudi menegaskan, usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta peningkatan efisiensi, merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mencapai visi 1 juta barel per hari  dan12 billion standard cubic feet per day (BSCFD) gas pada tahun 2030, serta demi meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu migas.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya Erwin Suryadi menambahkan, penetapan kesebelas kriteria penilaian adalah upaya SKK Migas untuk mendapatkan kinerja terbaik dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa hulu migas. “Salah satu kriteria yang ditetapkan adalah TKDN, karena SKK Migas selalu mengusahakan agar industri hulu migas memberikan dampak langsung pada perekonomian rakyat, sesuai amanat dari Permen ESDM No 15 Tahun 2013,” ujar Erwin.  

Pada paparannya Kepala Divisi Pengelolaan Aset SKK Migas Achmad Riad menyampaikan ketaatan dalam pengelolaan aset dan kepabeanan KKKS terus mengalami peningkatan. “Untuk pengelolaan aset, mayoritas masuk kategori penilaian sedang dan baik mencapai 44%, namun masih ada 15% KKKS yang mendapatkan penilaian kurang sekali. Ini menunjukkan ruang perbaikan masih terbuka lebar dan SKK Migas akan segera menindaklanjutinya," kata Riad

“Untuk kategori sangat baik mencapai 92% KKKS, kategori baik mencapai 4%, penilaian kategori sedang mencapai 2%, dan  sisanya masuk kategori kurang. Tidak ada KKKS yang masuk kategori penilaian kurang sekali,” pungkas Riad.

Tertinggi

Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas Widi Santuso mengatakan kinerja pengelolaan barang/jasa KKKS terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak dilakukan penilaian sepuluh tahun yang lalu, maka kinerja KKKS di tahun 2020 adalah paling baik. Terdapat 5 indikator yang meraih angka penilaian tertinggi yaitu: Tingkat penghematan pengadaan barang dan jasa, rata-rata waktu tender pengadaan barang (hari kerja), rata-rata waktu penerbitan kontrak (hari kerja), tingkat sanggahan dalam proses tender, tingkat pemberdayaan vendor daerah.

“Dari proses yang semakin efisien itu, target penghematan biaya yang tadinya ditargetkan sebesar 10%, berhasil direalisasikan sebesar 16,86%. Bagi penerimaan negara, dampaknya nyaka karena berhasil mengefisiensikan cost recovery juga,” ujar Widi. 

Kepedulian SKK Migas terhadap pemberdayaan penguasaha daerah ditunjukkan dengan target yang tinggi dalam penilaian ini, yaitu 115%. “Patut kita syukuri sekaligus memberikan apresiasi kepada KKKS, karena realisasi  tingkat pemberdayaan vendor daerah mencapai 161,82%. Ini ibaratnya tidak hanya nilai A bahkan lebih, tepatnya adalah A+,” pungkas Widi.

Ruang peningkatan pembinaan kepada KKKS masih terbuka lebar, karena terdapat 3 aspek penilaian yang masih jauh dari target, diantaranya adalah tingkat keakurasian procurement list yang masih rendah. Kemudian tingkat kompetisi strategi tender dari target 2,5% realisasinya membengkak menjadi 15% yang menunjukkan masih tingginya tingkat penunjukan langsung dengan memecah paket pengadaan. R1