Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah telah merilis dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, yang merupakan RUPTL pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dokumen ini masih memuat rencana penambahan pembangkit berbasis energi fosil secara signifikan, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan aksi iklim.
"Kabar baiknya adalah akhirnya RUPTL dikeluarkan," kata Dody Setiawan, Analis Senior Iklim dan Energi untuk Indonesia EMBER dalam diskusi publik bertajuk “RUPTL Pertama Pemerintahan Prabowo: Bagaimana Dampaknya terhadap Kedaulatan Energi dan Aksi Iklim Indonesia?” yang diselenggarakan Indonesia CERAH di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Sebab menurutnya, RUPTL tetap menjadi referensi wajib dalam pengembangan proyek listrik di Indonesia.
Sebelumnya, sejak 2015 hingga 2019, RUPTL rutin diterbitkan oleh Pemerintah. Sempat tak dikeluarkan saat pandemi COVID-19 tahun 2020, RUPTL diterbitkan lagi tahun 2021, namun dalam tahun-tahun berikutnya tidak dikeluarkan lagi sampai tahun 2025 ini.
Namun Dody memberi catatan pada RUPTL 2025-2034 yang disebut terhijau sepanjang sejarah karena kapasitas pembangkit dari EBT porsinya mencapai 61%, storage 11 %, sementara pembangkit berbahan bakar fosil sekitar 28%.
"Di sini memang kapasitas EBT terlihat besar tapi sebagian besar itu di fase kedua, di lima tahun kedua, penambahan EBT-nya terbesar di situ," terangnya seraya menjelaskan bahwa tren lebih hijau di paruh kedua tersebut juga dibuat dalam RUPTL 2021-2030 sebelumnya.
Namun ketika dibandingkan antara RUPTL tahun 2021 dengan 2025, khususnya untuk periode 2025-2029 (paruh kedua RUPTL 2021 dan paruh pertama RUPTL 2025) ternyata tambahan pembangkit EBT yang dialokasikan pada periode tersebut malah berkurang jika dilihat pada RUPTL 2025-2034.
"Jadi artinya adalah pembangkit EBT yang awalnya dibangun antara 2025-2029 itu (dalam RUPTL 2021-2030) most likely digeser mundur dan digantikan oleh pembangkit fosil baru yang terdiri dari mostly gas ya dan juga ada penambahan sedikit dari PLTU batu bara," urainya.
Fokus kepada pengembangan pembangkit EBT dalam rencana RUPTL lima tahun ke depan, Dody menjelaskan bahwa rata-rata penambahan kapasitas pembangkit EBT dari PLTS dan PLT Bayu sebesar 868 MW per tahun. "Ketika dibandingkan dengan rata-rata penambahan PLTS PLN empat tahun terakhir sebesar 173 MW, ini penambahan kapasitasnya lima kali lipat. Jadi pertanyaannya adalah apakah PLN memiliki kapasitas pengadaan dan juga investor untuk melakukan financing, konstruksi, dan seterusnya?" tanya Dody.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Dody menyarankan PLN atau perusahaan IPP melakukan pengembangan pipeline proyek, pengadaan, negosiasi, pembiayaan, dan konsutruksi, secara cermat. "Ini tentunya sesuatu yang perlu kita cermati dan bottleneck-bottleneck di sini perlu diselesaikan," tegasnya. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Jumat, Juni 27, 2025
Rating:
