 |
| Foto: Dishub.Bandung.go.id |
Jakarta, OG Indonesia -- Ketidakseimbangan komposisi armada kendaraan bermotor di Indonesia, ditambah dengan minimnya sarana transportasi umum dan angkutan barang/logistik yang memadai, menyebabkan pemborosan konsumsi bahan bakar mencapai 69,2 juta kiloliter (KL) per tahun, dengan emisi polusi udara mencapai 30,49 juta ton per tahun dan emisi gas rumah kaca mencapai 295,12 juta ton CO2e per tahun (KPBB, 2024).
Untuk konteks AAQMS (Sistem Manajemen Kualitas Udara) di Cekungan Bandung, Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KKPBBdalam keterangannya, Selasa (17/2/2026), menyampaikan, “Hampir semua konsentrasi parameter polusi udara melampaui baku mutu udara ambient yang ditetapkan oleh pedoman/standar WHO maupun standar nasional”.
Hasil pengukuran konsentrasi parameter PM10, PM2.5, O3, CO, SOx masing-masing adalah 53,7 µg/m3, 27,25 µg/m3, 77,00 µg/m3, 1423,39 µg/m3, 67,6 µg/m3; sementara baku mutu konsentrasi nasional masing-masing adalah 40 µg/m3, 15 µg/m3, 35 µg/m3, 4000 µg/m3, 45 µg/m3. Bahkan PM2.5 dan SOx masing-masing 134% dan 150% dibandingkan baku mutu.
Dengan demikian hanya CO yang memenuhi baku mutu udara ambien, itu pun karena sifat kimia CO yang mudah terdekonsentrasi sehingga apabila konsentrasi ini diukur dipinggir jalan raya (roadside) juga akan menyajikan data yang melampaui baku mutu.
Sehingga tidak mengherankan apabila kasus sakit/penyakit ISPA, asma, pneumonia, bronchopneumonia, COPD, jantung koroner, iskemik jantung, kanker, fungsi ginjal rusak, kerusakan neuro system dll mengalami peningkatan di Cekungan Bandung. Kasus pneumonia kronis dan mengarah ke flek paru-paru semakin meningkat dialami oleh anak-anak di kawasan ini.
Selain itu, problem kemacetan yang meningkat juga memperparah emisi GRK maupun pencemaran udara. Jika 10 tahun yang lalu kecepatan kendaraan bermotor di Cekungan Bandung masih pada rata-rata 27 km/jam, kini turun menjadi 16 km/jam (TomTom Traffic Index 2025). Sahingga jika tidak ada upaya serius mengatasi manajemen lalu lintas dan transportasi di Cekungan Bandung, maka diperkirakan akan terjadi gridlock pada akhir 2027.
“Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar gridlock tidak terjadi dan emisi kendaraan dapat dikendalikan, selain beban pemerintah atas pasokan energi kendaraan dapat dikurangi," demikian usulan Ahmad Safrudin.
Upaya-upaya mencari solusi ini mengalami naik turun seiring dengan mood dan politik tata pemerintahan, selain bersaing dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut peningkatan pembangunan, industrialisasi maupun aktivitas domestic.
Peningkatan paparan emisi memenangkan persaingan ini sebagai konsekuensi logis dari aktivitas pembangunan sarana-prasarana umum, industrialisasi, perluasan perumahan, kebutuhan transportasi, peningkatan pembangkit listrik, pengelolaan limbah perkotaan dan industri, serta diperburuk oleh perubahan tata guna lahan,dan seterusnya.
“Di subsektor transportasi misalnya, belum ada langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan transportasi dan logistik di Cekungan Bandung yang terintegrasi dengan menekankan efektivitas aksesibilitas/mobilitas bagi orang dan barang/jasa," Ahmad Safrudin menambahkan.
Aspek manajemen lalu lintas dan transportasi menjadi inti dari kebijakan ini, didukung oleh aspek-aspek lain, termasuk energi bersih, teknologi beremisi nol bersih, standar emisi, dan mendorong kepatuhan hukum. Kebijakan dan aksi tata pemerintahan harus dilaksanakan melalui kebijakan yang menghindari teknologi kotor yang tidak berorientasi pada emisi nol bersih.
Di samping pengalihan tindakan dan peningkatan kualitas material/teknologi seperti beralih ke energi dan teknologi beremisi nol bersih, terutama bergeser ke penggunaan teknologi kendaraan listrik, pergeseran dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke mobilitas non-motor (berjalan kaki dan bersepeda) dan transportasi umum massal berbasis listrik.
Rivaldi dari BAPPEDA Provinsi Jawa Barat menyampaikan, “Telah tersusun rencana pembangunan 18 koridor BRT Cekungan Bandung yang saati ini sedang diproses dengan dukungan Bank Dunia. Alokasi PSO BRT tahun 2026 mencapai Rp 119 miliar dari Provinsi Jawa Barat, dan Rp 56 miliar dari Pemko Kota Bandung”.
Dalam rangka pemecahan kemacetan dan beban emisi di atas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sepakat atas rencana pembangunan transportasi massal seperti LRT (Light Rail Transit) dan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung. Dedi Mulyadi mengatakan anggaran satu triliun rupiah yang akan dibagi antara pemerintah provinsi (75%) dan kota (25%) segera direalisasikan untuk percepatan penyelesaian BRT di Cekungan Bandung.
Sementara itu, berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun. Integrasi angkutan umum masal yang ada (BRT dan Commuter Line) dengan berbagai bus pengumpan dan angkutan kota akan berorientasi pada elektrifikasi pada 1 – 2 tahun ini.
“Jangan berfikir melompat dulu ke hal absurd untuk diterapkan sekarang ini (terkait keterbatasan anggaran), seperti misalnya LRT. Tetapi fokus saja dulu pada penerapan serius atas BRT di Cekungan Bandung, berikut realisasi elektrifikasi Commuter Line di kawasan ini, terintegrasi dengan pembangunan fasilitas non-motorized mobility baik lajur sepeda maupun fasilitas pejalan kaki," kritik dari Sonny Sulaksono Wibowo, dari Institut Teknologi Bandung. Budaya bersepeda dan berjalan kaki saatnya didorong sebagai soko guru pembenahan transportasi di Cekungan Bandung.
Berdasarkan anatomi kemacetan, maka masalah utama adalah volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, diperparah oleh ketidakteraturan penggunaan ruang jalan (parkir, pedagang). Akar masalahnya bukan anggaran, melainkan komitmen pemerintah.
Untuk itu, fokus 5 tahun pertama harus pada fasilitas pejalan kaki dan budaya bersepeda sebelum beralih ke proyek masif besar. Visi yang dikedepankan adalah menolak pembangunan jalan tol dalam kota karena bukan solusi permanen dan berpotensi tumpang tindih dengan rute transportasi masal (LRT/BRT).
Untuk itu, “Mutlak pengembangan layanan first/last mile (atas angkutan umum masal), baik kendaraan tidak bermotor (jalan kaki dan sepeda) maupun kendaraan listrik," tegas Alfred Sitorus dari KOPEKA (Koalisi Pejalan Kaki).
Adalah keharusan sebagai langkah awal adalah percepatan penyelesaian 18 koridor BRT dengan armada bus listrik, berikut Commuter Line listrik sebagai basis utama pemacahan masalah mobilitas, kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara/emisi GRK yang dihadapi oleh warga di Cekungan Bandung.
"Seyogyanya BRT benar-benar direalisasikan sebagai bus rapid transit yang mengharuskan adanya lajur khusus bus, sehingga tidak terjadi penyesatan istilah BRT seperti selama ini yang terjadi”, Alfred Sitorus mengingatkan.
Ahmad Safrudin menyerukan hadirnya chief of commander yang akan menjadi conductor pada orkestra pengelolaan sustainable transport di Cekungan Bandung, “Terserah, apakah Gubernur Jawa Barat atau Kepala BP Cekungan Bandung, yang penting punya leadership yang efektif, berani, berkomitmen dan istiqomah”.
Dadan Ramdhan Harja dari Perkumpulan Inisiatif menegaskan terbentuknya Forum Transportasi Berkelanjutan Cekungan Bandung, “Sebagai forum yang akan mengawal formulasi dan pelaksanaan kebijakan transportasi berkelanjutan di Cekungan Bandung”.
Sementara Taufan Suranto Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menyampaikan pesan, “Saatnya membenahi Cekungan Bandung Raya sebagai etalase Tatar Sunda”.
Taufan Suranto menambahkan, pembenahan dilakukan dengan sistem tranportasi berkelanjutan yang aman, nyaman dan dapat diakses oleh seluruh warga dengan biaya terjangkau tanpa menimbulkan ekses emisi, kemacetan dan beban energi (BBM).
Keputusan take-over pengelolaan jalan nasional oleh Gubernur KDM harus ditindaklanjuti dengan komitmen membenahi Cekungan Bandung yang kian pabalatak (amburadul) ini. Dari total dana pengelolaan jalan nasional di Jawa Barat sebesar Rp 7 triliun/tahun, setidaknya Rp 1 triliun di antaranya dapat dialokasikan untuk pembenahan transportasi berkelanjutan di Cekungan Bandung. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Rabu, Februari 18, 2026
Rating:
