Bukan Sekadar Sumber Penerimaan Negara, Industri Hulu Migas Picu Multiplier Effect Berkali-kali Lipat di Tengah Masyarakat

Keberadaan industri hulu migas dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia – Ini kisah nyata, bukan isapan jempol belaka. Bagaimana industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki efek berganda (multiplier effect) positif bagi perekonomian daerah di sekitar wilayah operasi migasnya.

Tak jauh dari Gerbang Tol Cikedung, ada Warung Nasi Baraya di Jalan Raya Cikamurang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, yang menjadi destinasi favorit para pekerja migas dari grup Pertamina untuk mengisi perut saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Indramayu yang banyak terdapat sumur migas.

Tak hanya jadi persinggahan, terkadang jika ada waktu luang para pekerja migas tersebut juga sengaja pergi ke sana untuk menikmati sajian khas udang dan ikan dari warung nasi tersebut. Maka tak mengherankan kalau di halaman parkir warung nasi sederhana tersebut kerap ramai diisi oleh banyak mobil dari orang-orang yang mampir di sana.

Warung Nasi Baraya ramai oleh pengunjung yang sebagian merupakan para pekerja hulu migas di sekitar Indramayu.
Foto: Ridwan Harahap

Satu cerita lagi dari Kabupaten Bojonegoro yang kini dikenal sebagai daerah yang kaya akan migas. Diceritakan oleh A. Rinto Pudyantoro, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, sebelum kehadiran Blok Cepu yang mulai berproduksi tahun 2008, Bojonegoro bisa dibilang seperti banyak kabupaten lain di Indonesia. Perekonomian berjalan lambat, mencari penginapan pun cukup sulit.

Namun kini, dimotori Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), aktivitas perekonomian pun bergulir cepat di Bojonegoro. Guna memfasilitasi pergerakan ekonomi tersebut, hotel-hotel berbintang banyak bermunculan di Bojonegoro, bagai cendawan di musim hujan.

Kondisi sebaliknya terjadi di Pangkalan Brandan, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang telah lama dikenal sebagai kota minyak tertua di Indonesia, sejak akhir abad 19. Rinto menceritakan, dengan berkurangnya kegiatan hulu migas di sana karena sumur-sumur minyak yang telah uzur turut berimbas terhadap kehidupan ekonomi warga sekitar.  Seperti tukang soto di pinggir jalan yang ditemui Rinto di Pangkalan Brandan yang mengaku warung sotonya kian sepi seiring menurunnya aktivitas hulu migas.

Sejatinya industri hulu migas sangat berimbas langsung kepada perekenomian daerah di sekitarnya. Sayangnya, kisah-kisah yang dirasakan positif secara nyata di lapangan, menurut Rinto ternyata tidak tertanam di dalam pikiran masyarakat secara luas. “Itu selalu muncul pendapat bahwa ada ketidakadilan, karena kehadiran bisnis migas di daerah itu dituduh tidak memberikan manfaat ekonomi buat daerah,” kata Rinto dalam acara Media Education Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta, awal April 2026, yang juga diikuti oleh OG Indonesia.

Padahal di samping giat memproduksi minyak dan gas bumi, industri hulu migas juga memiliki dampak langsung ke masyarakat. Rinto coba mengurai relasi antara hulu migas dan masyarakat tersebut. Diterangkan olehnya, ada tiga target dari hulu migas nasional. Target yang biasa didengar terkait peningkatan produksi migas nasional, di mana saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih membidik target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas tembus 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

“Kita sering hanya dengar satu target yaitu (target produksi) 1 juta barel dan 12 BSCFD. Sebenarnya, satu level dengan itu ada target multiplier effect, jadi 1 juta barel itu percuma kalau tidak ada multiplier effect ini,” jelas Rinto. “Dan satu level lagi ada yang namanya sustainability, environmental,” lanjutnya.

Karena itu, SKK Migas bersama Boston Consulting Group (BCG) sejak tahun 2020 telah merumuskan IOG 4.0 New Transformation untuk industri hulu migas nasional di mana ketiga target terkait produksi migas, multiplier effect, dan keberlanjutan lingkungan, harus selalu diupayakan terwujud secara bersamaan. (Lihat Gambar di Bawah) “Jadi 1 juta barel dicari, dikejar. Tetapi bersamaan dengan itu, kejar juga increasing multiplier effect dan juga environmental,” kata Rinto.

Gambaran target dari hulu migas dalam IOG 4.0 New Transformation dari SKK Migas.
Sumber: Paparan Rinto A. Pudyantoro dalam Media Education IPA di Jakarta, awal April 2026.

Memang, saat ini penerimaan negara dari hulu migas cenderung menurun dalam kurun waktu sekitar seperempat abad terakhir. Rinto membuka data, di mana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas pada tahun 2000 sekitar 23,6% dari total penerimaan negara. Sementara pada tahun 2023, PNBP Migas hanya sekitar 4,11%. “Kalau kita hanya konsentrasi ke sini, seolah-olah tidak besar. Tetapi kalau kita bicara dampak multiplier effect, itu lain cerita,” ucap Rinto.

Dia mencontohkan gas yang disalurkan dari lapangan milik PHE ONWJ di perairan utara Jakarta berperan sangat besar menjaga keandalan pembangkit PLN dan ketersediaan pasokan listrik untuk kota metropolitan seperti Jakarta. “Bayangkan jika Jakarta listriknya mati semua, gara-gara ONWJ berhenti gasnya, kita nggak bisa kerja semua,” tuturnya. “Jadi multiplier effect itu bisa berkali-kali lipat dari APBN,” tambah Rinto.

Seperti contoh di atas, ketersediaan listrik di tengah masyarakat itu baru first kick dari efek berganda hulu migas secara keseluruhan. Setelah itu ada second kick di mana listrik berkontribusi mendukung aktivitas kerja masyarakat. “Lalu ketika kita bisa bekerja, maka kita bisa gajian. Lalu, kick berikutnya setelah gajian adalah anda belanja ke Indomaret,” cerita Rinto. “Itu kita bisa hitung second kick, third kick, sampai dengan lima hingga sepuluh (kick),” lanjutnya.

Tiga Belas Dampak Langsung

Rinto membeberkan setidaknya ada 13 trigger yang merupakan direct impact dari multiplier effect yang terjadi berkat kegiatan dari industri hulu migas. Masing-masing trigger/direct impact tersebut bagai riak di lautan yang mampu menghasilkan efek positif ke segala penjuru kehidupan yang ada di tengah masyarakat. (Lihat Gambar di Bawah)

Daftar 13 direct impact/trigger dari multiplier effect industri hulu migas.
Sumber: Paparan Rinto A. Pudyantoro dalam Media Education IPA di Jakarta, awal April 2026.

Jika dicontohkan pada tingkat daerah, papar Rinto, industri hulu migas berkontribusi memberikan penerimaan langsung kepada Pemerintah Daerah berupa uang langsung melalui komponen DBH Migas, penerimaan pajak (PBB Migas), serta kontribusi lewat Participating Interest (PI) sebesar 10 persen melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai gambaran, Provinsi Riau yang dikenal kaya akan sumber daya migas itu mendapatkan DBH Migas sebesar Rp3,6 triliun dan PBB Migas sekitar Rp3,9 triliun.

Sementara pada level nasional, industri hulu migas berperan menghasilkan penerimaan negara berupa PBB Migas sebesar Rp11 triliun pada tahun 2023 lalu. Angka tersebut mencapai separuh dari total penerimaan PBB dari berbagai sektor secara nasional yang sebesar Rp22 triliun. “Bisa dibayangkan ya, setengah dari PBB Indonesia itu dari migas,” Rinto menekankan. (Lihat Gambar di Bawah)

Perbandingan besaran PBB Migas dibandingkan PPB Non Migas.
Sumber: Paparan Rinto A. Pudyantoro dalam Media Education IPA di Jakarta, awal April 2026.

Lebih hebatnya lagi, dari seluruh penerimaan PBB Migas tersebut, sekitar 98 persen kembali lagi ke daerah. Hanya 2 persen yang tinggal di pusat. “Jadi pada akhirnya PBB Migas itu akan disalurkan ke daerah juga,” tutur Rinto seraya menggugah nalar setiap orang untuk membayangkan betapa besarnya nilai yang diterima oleh suatu Pemda di daerah dari kegiatan hulu migas di wilayahnya.

Untuk investasi dan PNBP Migas, mengutip data dari SKK Migas, Rinto menerangkan industri hulu migas mampu menggulirkan dana sekitar US$5,3 miliar pada tahun 2023. Dari nilai tersebut, gross revenue yang dihasilkan mencapai US$8,9 milar. Setelah dipotong biaya cost recovery, biaya cost assumption untuk kontrak yang memakai skema Gross Split, dan bagian untuk pihak kontraktor, maka pemerintah mendapatkan US$3,6 miliar.

“Jika diperhatikan, pemerintah dapat US$3,6 miliar untuk penerimaan negara, dibandingkan kontraktor cuma dapat US$984 juta,” terangnya. “Nah, angka PNBP ini sebagian lari ke daerah melalui first trance DBH, Dana Bagi Hasil,” lanjutnya. Rinto mencontohkan, untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), mendapatkan bagian sampai Rp4,6 triliun.

Itu hanya sekelumit dampak langsung dari industri hulu migas. Jika diulik lebih lanjut masih ada lagi komponen lain dari 13 direct impact yang bisa dihitung. Di mana masih ada bagian PI 10 persen untuk BUMD, cipratan dana CSR untuk masyarakat di lingkar operasi migas, sampai bergeraknya roda bisnis penyedia barang dan jasa di dalam negeri serta terjadinya penyerapan tenaga kerja lokal untuk kegiatan operasi migas yang berjalan.

Buka dan Serap Tenaga Kerja

Untuk yang terakhir disebut, banyak tenaga kerja lokal yang bisa diserap. Bukan hanya untuk pekerjaan yang terkait langsung dengan kegiatan operasi migas, namun juga segala jenis pekerjaan dari berbagai kegiatan penunjang dan UMKM yang tumbuh. “Dampaknya sampai ke tenaga kerja lokal yang turut berpartisipasi dalam kegiatan industri hulu migas. Tidak hanya sebagai welder, tetapi juga ada tukang kebun, dan sebagainya,” kata Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, dalam kegiatan Media Briefing IPA di Jakarta, akhir Januari 2026 lalu.

Penciptaan lapangan kerja juga bisa terjadi lewat program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM)­ yang dikembangkan oleh perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). George menekankan, PPM harus disadari merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang dari suatu kegiatan usaha hulu migas. Di mana PPM turut menggerakkan perkenomian dari sekitar daerah operasi, termasuk dengan membuka lapangan kerja dari program yang bergulir. “Apa yang kita inginkan dari PPM ini adalah dampak berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha hulu migas,” ujar George.

Pendapat senada disampaikan Kenneth Gunawan, Ketua Komite IPA Supply Chain Management. Dia menerangkan bahwa PPM saat ini tak semata berupa bantuan sosial, tetapi juga harus menjadi bagian dari ekonomi berkelanjutan serta local community empowerment.

Kenneth bercerita tentang penguatan ekonomi lokal di Madura lewat program PPM hulu migas yang membantu serta melatih masyarakat lewat pemberdayaan komunitas. Program yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam pengembangan usaha kuliner berbasis bebek ini mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga harga bebek menjadi lebih ekonomis. “Jadi di Madura itu satu-satunya tempat di mana harga bebek itu lebih murah dari harga ayam,” ungkap Kenneth, masih dari kegiatan Media Briefing IPA, akhir Januari 2026 lalu.

Apa rahasianya? Ternyata di Madura, produk bebek hanya diolah setengah matang lalu langsung dikirim ke mitra franchise di berbagai daerah. Konsep yang diajarkan hulu migas kepada masyarakat setempat itu secara nyata mampu menekan harga bebek menjadi jauh lebih murah. Apalagi gagasan tersebut juga terbukti mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan warga ring 1 terhadap perusahaan migas yang beroperasi di sekitarnya. Alhasil, relasi antara keduanya kian harmonis dan berkelanjutan.

Hulu Migas Harus Bercerita tentang Multiplier Effect

Namun sayangnya, realitas di lapangan terkadang tak selalu terekam secara sempurna dalam benak publik. Masih banyak orang yang menganggap industri hulu migas hanya semata mengejar produksi migas sebanyak-banyaknya. Berangkat dari kondisi tersebut, Rinto A. Pudyantoro mengingatkan agar para stakeholder hulu migas nasional dapat rajin bercerita tentang multiplier effect hulu migas kepada masyarakat.

A. Rinto Pudyantoro, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina.
Foto: Ridwan Harahap

Banyak yang bisa diceritakan. Rinto memaparkan, salah satunya terkait tugas utama industri hulu migas dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan migas, penerimaan pajak migas, sampai pajak tidak langsung dari aktivitas perhotelan, rumah makan, dan lain-lain. Penerimaan tersebut akan bertransformasi menjadi belanja negara lewat berbagai kementerian dan lembaga negara.

Kendati demikian, tidak bisa serta-merta sejahtera. “Kalau penerimaan negara naik besar dan tinggi itu bukan berarti langsung sejahtera. Ibarat dalam keluarga, kalau suami gajinya naik, kira-kira keluarganya sejahtera nggak? Tergantung, kalau istrinya belanja tas setiap hari, ya repot urusannya,” beber Rinto.

Pada tingkat daerah juga sama. Rinto menerangkan ada tiga sumber penerimaan daerah yang bisa diterima imbas dari keberadaan kegiatan hulu migas di daerahnya. “Kalau APBD, dari sisi penerimaan, hulu migas itu paling tidak memberikan penerimaan dari DBH Migas (Dana Bagi Hasil Migas), PBB Migas, pajak daerah, itu yang langsung. Plus pajak tidak langsung,” ujarnya. “Nah, kalau di daerah ada penerimaan migas tetapi dibelanjakan tidak benar, ya ada masalah juga,” tambah Rinto.

Dia mengingatkan, dalam konteks dampak dari aktivitas hulu migas baik di daerah maupun pada tingkat pusat, pada akhirnya harus terwujud kesejahteraan dari dua sisi.  “Sejahtera itu dari dua sisi, sisi penerimaannya dan juga dari sisi belanjanya. Dua sisi tersebut harus sama-sama tepat guna,” pungkas Rinto. RH