Kabupaten Bandung, OG Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dapat langsung masuk ke kas daerah, bukan lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seperti diketahui, Jawa Barat mendapatkan dana bagi hasil 10% dari blok migas Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore Nowrth West Java (PHE ONWJ).
"Saya bilang, Pak, ada keanehan di republik ini. Dana Bagi Hasil Migas, keuntungan dari PT Pertamina diserahkannya ke BUMD, kenapa tidak langsung ke kas daerah?" ucap KDM menirukan obrolannya dengan Presiden, seperti dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara groundbreaking Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Dedi mengungkapkan, dampaknya selama bertahun-tahun dana yang masuk ke BUMD tersebut ternyata tidak masuk ke kas daerah, melainkan dipakai untuk membentuk anak, cucu, bahkan cicit perusahaan dari BUMD yang bersangkutan. "Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera diubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan hal-hal yang aneh di republik ini harus segera diubah," tuturnya.
Selain DBH Migas, KDM juga membeberkan bentuk inefisiensi lainnya terkait BUMD. Seperti pada rencana pembangunan angkutan Trans Jabar antara Pemda Jawa Barat bersama PT Damri, dimana pembayarannya harus melalui BUMD Jawa Barat yaitu Jasa Sarana.
"Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat, Jasa Sarana. Jasa Sarana nanti bayar ke Damri. Jasa Sarana dapat dua. Satu, dari Rp150 miliar dia dapat 5 persen. Yang kedua, dari pendapatan provinsi dia harus dikasih operasional. Mulai bulan Agustus saya coret, langsung dari Pemprov Jabar ke Damri, nggak ada lagi Jasa Sarana," tegasnya.
KDM mengungkapkan BUMD percaloan keberadaannya sudah lama bertahun-tahun. "Ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan kerja sama dengan PT A, PT B, PT C. Ratusan miliar uangnya berubah menjadi piutang. Bukan masuk ke kas daerah,” paparnya.
Guna mengatasi masalah tersebut, KDM menyatakan akan membentuk super holding Sangga Buana yang akan menyatukan BUMD-BUMD yang ada di Jawa Barat. “Nanti BUMD di Jabar hanya satu. Namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia dan sampai akhirat bila perlu,” pungkasnya. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Minggu, Agustus 02, 2026
Rating:
