 |
| Pengacara Achmad Rifai berharap Menko Polkam Dudung Abdurachman dapat perkuat stabilitas nasional |
Jakarta, OG Indonesia-- Pelantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menjadi momentum baru bagi penguatan koordinasi di bidang politik dan keamanan nasional.
Pengacara Achmad Rifai menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diberikan kepada Dudung Abdurachman. Ia berharap kepemimpinan baru di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dapat semakin memperkuat stabilitas nasional serta menjaga suasana keamanan yang kondusif di tengah dinamika yang terus berkembang.
Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dudung menggantikan Djamari Chaniago dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.
“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dudung Abdurachman atas amanah baru sebagai Menko Polkam. Harapannya, di bawah kepemimpinan beliau, stabilitas nasional semakin diperkuat sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman, nyaman dan tenang,” ujar Achmad Rifai, Jakarta (1/10/2026).
Stabilitas Nasional Menjadi Fondasi
Ditambahkan Achmad Rifai yang juga pimpinan dari Kantor Hukum Achmad Rifai & Partners ini bahwa stabilitas nasional bukan hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup terciptanya situasi yang memungkinkan masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen bangsa menjalankan aktivitasnya dengan kepastian dan rasa aman.
Karena itu, ia berharap koordinasi antarlembaga di bidang politik dan keamanan dapat semakin diperkuat.
“Stabilitas itu bukan sekadar tidak adanya gangguan keamanan. Stabilitas juga berarti bagaimana negara mampu menjaga ketertiban, kepastian, rasa aman masyarakat, serta memastikan berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang baik,” katanya.
Harapan tersebut menjadi relevan dengan peran Kemenko Polkam yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian serta lembaga di bidang politik dan keamanan.
Rifai menilai koordinasi menjadi salah satu faktor penting karena berbagai persoalan nasional memiliki dimensi yang saling berkaitan. Penanganan persoalan keamanan, misalnya, membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, stabilitas yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak hanya bertumpu pada pendekatan keamanan.
“Stabilitas nasional harus dibangun bersama. Pemerintah, aparat, masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk profesi hukum, semuanya memiliki peran masing-masing. Dialog dan komunikasi harus terus dibuka,”ucapnya.
Pengalaman Dudung Diharapkan Memperkuat Koordinasi
Dudung Abdurachman memiliki latar belakang panjang di lingkungan militer. Sebelum dilantik sebagai Menko Polkam, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sejak April 2026. Sebelumnya, Dudung juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Darat.
Dengan pengalaman tersebut, Pengacara Achmad Rifai berharap Menko Polkam yang baru ini dapat memperkuat koordinasi sektor politik dan keamanan, terutama dalam menghadapi dinamika nasional yang membutuhkan respons cepat, terukur, dan tetap berlandaskan hukum.
“Pengalaman beliau tentu menjadi modal dalam menjalankan tugas. Yang kita harapkan adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi koordinasi yang semakin kuat antarlembaga dan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nasional,” tutur Rifai.
Dudung sendiri setelah dilantik menyatakan bahwa persoalan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara menjadi hal yang akan kembali ditingkatkan. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung seusai pelantikan di Istana Negara.
“Stabilitas yang kuat harus berjalan seiring dengan kepastian hukum. Penegakan hukum harus tetap profesional, objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rasa aman masyarakat dapat dibangun bersamaan dengan kepercayaan terhadap institusi negara,” pungkasnya.MB
Reviewed by OG Indonesia
on
Kamis, Oktober 01, 2026
Rating:
