Bahlil dan Bayang-Bayang PHP Hilirisasi

Bahlil Lahadalia kini menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi serta merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Foto: Ridwan Harahap 

Jakarta, OG Indonesia -- Bahlil Lahadalia telah resmi dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), sebenarnya penggabungan hilirisasi dan transisi energi, yang selama ini di bawah Kementerian Investasi dipindah ke Kementerian ESDM, sudah sangat tepat karena sebagian besar hilirisasi dan transisi energi merupakan domain Kementerian ESDM. 

"Namun, mengangkat Bahlil menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi kurang tepat karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikoordinasikan Bahlil, sehingga Bahlil hanya mengkoordinasikan Bahlil, yang berpotensi pemborosan anggaran," kata Fahmy Radhi, Sabtu (3/10/2026).

Dia menjelaskan, pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengandalkan Bahlil untuk mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo, yang menempatkan hilirisasi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas. 

"Kendati Bahlil sempat membuat blunder dalam kebijakan distribusi gas 3 kg dan izin Tambang Raja Ampat hingga Prabowo membatalkan kebijakan tersebut, namun setelah itu Bahlil berusaha memperbaiki melalui  berbagai pencitraan keberhasilan Program Transisi Energi melalui launching dan groundbreaking, yang selalu diresmikan oleh Presiden Prabowo," terang Fahmy.

Fahmy menguraikan, pencitraan keberhasilan antara lain melalui Program B50, E10, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak), dan Blok Masela. 

"B50 sesungguhnya merupakan program kelanjutan B40 yang sudah dikembangkan selama 10 tahun oleh Pertamina bekerja sama dengan ENI, perusahaan energi Italia yang sekarang sudah mengundurkan diri. Tanpa kerja sama dengan ENI, mustahil bagi Pertamina untuk pengembangan B100, karena dibutuhkan teknologi rekayasa minyak sawit menjadi biodiesel, yang tidak dimiliki Indonesia. Demikian juga dengan hilirisasi batu bara ke gas dan BBM masih jauh panggang dari api," paparnya.

Diterangkan olehnya, Bahlil juga mencitrakan bahwa dengan B50 Indonesia bisa menghentikan impor BBM Solar. "Memang campuran 50% Solar untuk B50 sudah bisa diolah di Kilang Balikpapan sehingga tidak perlu impor Solar lagi. Hanya untuk mengolah Solar tersebut masih dibutuhkan tambahan impor minyak mentah. Impor Solar turun, impor minyak mentah naik," bebernya.

"Berbagai pencitraan Bahlil itu dikhawatirkan menjadi PHP (Pemberian Harapan Palsu), yang pada saatnya mengecewakan bagi Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia," pungkas Fahmy. RH