Perkuat Rantai Pasok Biomassa, PLN EPI Ajak Pengusaha Daerah Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai Ekonomis

Kiri ke kanan: Moderator Arif Rahman, dan pembicara Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir & Owner PT Artha Mas Graha Andalan & Ketua Umum ISSC (Indonesia Society of Steel Construction) Budi Hartawinata dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi.

Bekasi, OG Indonesia -- Pengembangan bioenergi membuka ruang bisnis baru bagi pengusaha daerah, terutama dalam membangun rantai pasok biomassa dari sumber bahan baku hingga pembangkit listrik. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi. 

Menurut Hokkop, kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik PLN cukup besar. Terdapat 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW) yang memiliki kebutuhan biomassa sekitar 9 juta ton per tahun. 

“Jadi bisnis ini adalah bisnis yang melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal,” kata Hokkop.

Ia menjelaskan, rantai pasok biomassa dapat dibangun melalui berbagai model, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga pengiriman ke pembangkit. Dalam skema yang disiapkan PLN EPI, pengusaha dapat terlibat sebagai pengelola sub hub, hub maupun main hub.

Sumber bahan bakunya pun beragam, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong hingga limbah lainnya. Rantai pasok tersebut dapat melibatkan koperasi, BUMDes, kelompok tani maupun mitra swasta. 

“Jadi bukan hanya perusahaan besar. Koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini,” ujar Hokkop.

Hingga periode 2023–2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton. Namun, lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu. Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang untuk melakukan diversifikasi bahan baku, terutama dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, serta sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Di Jawa Barat, salah satu potensi yang dipetakan PLN EPI adalah pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Produk tersebut berpotensi menjadi alternatif bahan bakar co-firing yang selanjutnya dapat disalurkan ke sejumlah PLTU.

Dalam pemetaan PLN EPI, jarak TPS Gedebage menuju PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer (km), Pelabuhan Ratu 170 km, Adipala 185 km dan Lontar 240 km. Pemetaan jarak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun rantai pasok yang efisien karena biaya logistik turut menentukan keekonomian biomassa.

Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat mengatakan keterlibatan pengusaha lokal membutuhkan akses dan kesempatan yang konkret. Menurut dia, pengusaha daerah tidak cukup hanya diberikan dorongan, tetapi perlu masuk dalam rantai ekonomi yang lebih besar.

“Kita nggak perlu uang, kita perlu akses, kita perlu pembinaan, kebijakan yang berpihak, program yang konkret, dan kita butuh sinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Erik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si. menekankan pentingnya dunia usaha mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran 5,73 persen, dengan konsumsi menjadi salah satu penopang utama, disusul investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

Melalui pengembangan rantai pasok biomassa yang semakin inklusif, PLN EPI mendorong agar limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang tumbuh dari potensi lokal dan memberikan manfaat kembali kepada daerah.

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya berbicara tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan rantai ekonomi baru. Dari limbah menjadi energi, dari potensi daerah menjadi peluang usaha, dan dari keterlibatan masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. RH