Jakarta, OG Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan kemudahan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang berkaitan dengan perizinan di Kementerian Pertanian (Kementan).
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Wakil Menteri ESDM dengan Kementerian Pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian.
Dalam kesepakatan tersebut, kegiatan eksplorasi dan produksi migas dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengurusan perizinan. Dengan demikian, KKKS dapat tetap menjalankan kegiatan operasional tanpa harus menunggu seluruh proses perizinan selesai.
Menindaklanjuti kesepakatan itu, SKK Migas telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh KKKS sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan sambil menunggu izin resmi diterbitkan.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM atas dukungan dalam mendorong penyelesaian kendala perizinan tersebut.
"SKK juga sudah membuat surat edaran kepada seluruh KKKS dapat langsung menjalankan kegiatannya sambil menunggu izin diterbitkan," ujar Djoko, seperti informasi yang disampaikan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan hulu migas sekaligus mengurangi potensi keterlambatan operasional akibat proses administrasi perizinan. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Selasa, November 10, 2026
Rating:
