BPH Migas Lima Tahun Konsisten Kawal BBM 1 Harga

Pontianak, OG Indonesia -- Kembali, untuk kesekian kalinya BPH Migas meresmikan Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga. Kali ini peresmian dilangsungkan secara serentak untuk 27 penyalur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bertempat di TBBM Siantan, Pontianak, pada Rabu (9/6/2021). Dengan penambahan 27 penyalur BBM 1 Harga ini, maka total ada 280 SPBU BBM 1 Harga, di mana sebelumnya hingga akhir tahun 2020 telah diresmikan sebanyak 253 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa penjangkauan wilayah 3T dengan BBM 1 Harga adalah upaya mewujudkan keadilan energi dan bisa menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar pembangunan dimulai dari pinggiran.

"Ini sekaligus merupakan pembangkitan ekonomi, mengubah mindset pembangunan dimulai dari pinggiran, wilayah 3T perlu dibangkitkan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari perkotaan yang segala fasilitas lebih siap. BBM 1 harga bukan hanya bentuk perwujudan keadilan tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah 3T dan mengantisipasi kesenjangan wilayah 3T dengan perkotaan. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang termarginalkan," ujar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas.

Sejak instruksi Presiden RI Joko Widodo pada akhir Desember 2015 untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga dan terbitnya Permen ESDM No 36 tahun 2016, dikatakan Ifan, BPH Migas telah konsisten selama lima tahun mengawal Program BBM 1 Harga. Tercatat sejak tahun 2017 hingga 2019 telah diresmikan 170 Penyalur BBM 1 Harga (160 oleh Pertamina dan 10 oleh AKR Corporindo). Lalu tahun 2020 diresmikan sebanyak 83 penyalur yang kemudian ditambah 27 penyalur yang diresmikan di Pontianak kemarin, sehingga total sudah ada 280 penyalur.

Diceritakan Ifan, kehadiran BBM 1 Harga sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Tercatat, saat ini ada permintaan usulan lokasi baru dari banyak Pemerintah Kabupaten yang mencapai 769 lokasi. Permintaan ini di luar target Pemerintah yang membidik sebanyak 500 lokasi hingga tahun 2024. "Usulan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM," ungkapnya. R3