Pemberantasan Pungli dan Suap Jadi Momentum Pembenahan Logistik Nasional

Abra Talattov, Ekonom INDEF

Jakarta, OG Indonesia -- Ekonom INDEF Abra Talattov mengatakan bahwa kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap fenomena pungutan liar (pungli) dan suap yang meresahkan pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga membuatnya memerintahkan Kapolri untuk memberangus praktik pungli suap tersebut sudah sepatutnya didukung oleh semua pihak.

Alasannya menurut Abra karena biaya logistik di Indonesia selama ini sudah dikenal sangat tidak efisien yang berkisar antara 23-25 persen terhadap PDB. Akibatnya, biaya logistik yang harus ditanggung dunia usaha pun makin membengkak dan pasti berdampak terhadap daya saing produk domestik baik di pasar dalam negeri dan apalagi pasar global. 

"Ujungnya, biaya logistik yang memberatkan dunia usaha itu tentu juga berpengaruh terhadap minat investasi di Indonesia sehingga ambisi Pemerintah untuk menarik investasi sebanyak-banyak juga akan pupus akibat praktik-praktik pungli dan suap tersebut," jelas Abra Talattov, Jumat (18/6/2021).

Namun Abra juga mengingatkan publik agar jernih dalam melihat kondisi sebenarnya di lapangan, yaitu seperti apakah praktik suap dan pungli yang sebenarnya terjadi dan membebani pelaku usaha. "Sebab jika ditelusuri pengakuan dari para pelaku usaha terutama penyedia jasa transportasi truk, biaya "tambahan" terbesar yang membebani ongkos logistik justru adalah pungli yang terjadi di luar pelabuhan seperti pemalakan dan pencurian di tengah jalan sebelum memasuki wilayah pelabuhan," ungkapnya.

Premanisme yang terjadi di jalanan seperti itu menurut Abra sudah semestinya menjadi atensi dari aparat penegak hukum sehingga bisa membantu meringankan beban bagi dunia usaha.

Terkait viralnya beberapa potongan video di media sosial yang mengesankan terjadinya gangguan pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disampaikan Abra perlu disikapi dengan bijak. "Sebab, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah potongan video itu betul terjadi baru-baru ini setelah perintah Presiden Jokowi memberantas pungli di Pelabuhan Tanjung Priok ataukah justru video tersebut merupakan video lama yang kembali diunggah oleh orang-orang tidak bertanggungjawab hanya demi memanaskan situasi di lapangan," bebernya. 

Hal penting lainnya yang juga harus diungkap, lanjut Abra, apakah fenomena yang terjadi tersebut adalah praktik pungli, atau sebaliknya adalah aksi penyuapan terhadap oknum operator di pelabuhan. Aksi suap bisa saja terjadi dan dilakukan untuk mendapatkan prioritas pelayanan sehingga justru merugikan sesama konsumen di pelabuhan. 

"Jika yang terjadi adalah tindakan suap maka sudah barang tentu yang harus ditindak adalah bukan hanya oknum penerima uang tetapi juga pihak-pihak yang memberikan uang suap demi mendapatkan pelayanan prioritas. Karenanya terkait hal ini perlu dibedakan antara pungli dan suap," paparnya.

Lebih lanjut Abra menegaskan bahwa bagaimanapun juga semua pihak harus mendukung upaya pemberantasan praktik pungli dan suap dalam kegiatan logistik di tanah air. Terlebih lagi biaya terminal handling charges (THC) di pelabuhan memakan porsi cukup besar terhadap total biaya logistik hingga mencapai 30%, yang terdiri dari biaya di pelabuhan asal maupun di pelabuhan tujuan. "Optimisme Pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional juga sangat dipengaruhi oleh perbaikan daya saing di sektor logistik dengan upaya menurunkan high cost economy," ujarnya.

"Aparat keamanan harus mampu membongkar praktik pungli dan suap tersebut secara adil dan sistematis sehingga diharapkan tidak terjadi lagi sisa-sisa tradisi primitif yang merugikan masyarakat Indonesia," pungkas Abra. R3