Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi Cerminan Tata Kelola Hulu-Hilir Migas yang Bermasalah

Jakarta, OG Indonesia -- Rencana pembatasan konsumsi BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) merupakan salah satu refleksi adanya permasalahan pada tata kelola migas nasional, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

Diretangkan oleh Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, peningkatan harga minyak yang signifikan menyebabkan kapasitas fiskal tahun 2022 menjadi semakin terbatas dan tidak cukup lagi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurutnya, Pemerintah perlu mengkaji efektivitas terutama menyangkut biaya dan manfaat yang akan diperoleh dari rencana pembatasan konsumsi BBM sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Efektivitas dari penerapan kebijakan serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya menurutnya juga perlu menjadi pertimbangan.

Meskipun tidak populis, terang Komaidi, menyesuaikan harga BBM Subsidi dan JBKP secara terbatas perlu dipertimbangkan karena kemungkinan relatif lebih efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dibandingkan melakukan pembatasan konsumsi BBM. 

"Selain kompleksitas dalam implementasinya cukup tinggi, pembatasan konsumsi BBM akan kontraproduktif dengan tujuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat porsi terbesar penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sektor konsumsi," terang Komaidi, Senin (6/6/2022).

Dilanjutkan olehnya, edukasi mengenai meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi BBM perlu tersampaikan secara utuh kepada publik. "Kebutuhan subsidi BBM meningkat salah satunya karena harga Solar Subsidi dipertahankan sebesar Rp5.150 per liter, sementara harga Solar di negara tetangga seperti Philipina misalnya sudah dikisaran Rp20.800 per liter," paparnya.

Komaidi menambahkan, kebutuhan kompensasi BBM meningkat karena pemerintah melalui Kepmen ESDM No.37.K/HK.02/MEM.M/ 2022 memperluas wilayah distribusi JBKP dari sebelumnya hanya untuk wilayah di luar Jawa-Madura-Bali menjadi seluruh Indonesia. Jenis JBKP juga diubah dari BBM RON 88 menjadi BBM RON 90 yang harganya lebih tinggi dan volume konsumsinya lebih besar.

"Pemerintah dan publik juga dapat memilih opsi kebijakan untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi dan tidak membatasi konsumsi BBM subsidi dan JBKP dengan catatan para pihak telah memahami dan konsekuen dengan pilihan tersebut. Termasuk dapat memahami jika alokasi anggaran untuk kepentingan yang lain seperti subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi pupuk, dan subsidi lainnya berkurang," tutupnya. RH