Jakarta, OG Indonesia - Pengamat Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga jual BBM dan elpiji harus disampaikan dan dijelaskan kepada publik secara baik. Menurutnya, perlu dijelaskan bahwa langkah menaikkan harga tersebut dilakukan bukan hanya karena tingginya harga minyak dunia dan beratnya beban APBN saja, tetapi juga terkait hal lain, misalnya karena kepatutan harga jual yang ada.
Sofyano mencontohkan, harga jual Solar subsidi yang hanya Rp.5.150/liter ternyata hampir sama dengan harga air mineral. "Ini sangat bisa dinilai tidak patut. Sementara publik sangat paham bahwa pengguna Solar subsidi dominan adalah pengusaha yang pasti memperoleh keuntungan materi dari penggunaan Solar subsidi," kata Sofyano dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).
Demikian juga dengan HET elpiji 3 kilogram nasional yang sebesar Rp4.250/kg, diungkapkan Sofyano harga tersebut tidak pernah dikoreksi untuk dinaikkan sejak dahulu. "Sementara harga jual di masyarakat sudah melampaui acuan HET elpiji nasional, ini bisa dipahami publik sebagai memberi keuntungan bagi penyalur elpiji saja," jelasnya.
Sofyano memahami bahwa menaikkan harga jual BBM dan elpiji 3 kg pasti akan berbuntut dengan meningkatnya inflasi, akan tetapi menurutnya langkah tersebut seharusnya jangan menjadi “momok” yang diyakini bisa selalu berdampak negatif. "Harusnya disikapi dengan mencari cara bagaimana inflasi bisa dikendalikan," tuturnya.
Di samping itu, Sofyano juga mengerti bahwa untuk mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikkan harga jual. "Tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat buat mengendalikan penggunaan BBM dan elpiji secara benar dan tepat, dengan menentukan dalam Peraturan yang tegas dan punya sanksi yang jelas siapa yang berhak atas BBM dan elpiji bersubsidi," tegasnya.
Terkait hal tersebut, menurutnya Pemerintah perlu punya “keberanian” yang jelas dalam menentukan pengguna dan juga dalam melakukan pengawasan penyaluran Solar subsidi, Pertalite dan elpiji bersubsidi. "Karena hal itu selama ini nyaris tak berjalan dengan benar sehingga kuota selalu jebol," ucap Sofyano mengingatkan.
Dia mengusulkan, bahwa sudah saatnya Pemerintah tegas dalam menentukan pengguna Solar subsidi hanyalah kendaraan angkutan barang dan penumpang maksimal roda 6 dengan nomor polisi plat kuning saja. Sementara bagi kendaraan plat hitam yang ingin mendapat Solar subsidi, beri kemudahan untuk menjadi plat kuning.
"Selain itu harus pula ditentukan dengan tepat jumlah Solar subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya," ujar Sofyano.
Sementara untuk menekan subsidi pada elpiji 3 kg, Sofyano mengusulkan agar Pemerintah bisa mengikuti kebijakan yang dilakukan beberapa Pemda yang menaikkan HET elpiji bersubsidi di daerahnya dan ternyata tidak menimbulkan penolakan dari rakyat daerah.
"Jika Pemerintah menaikkan HET elpiji 3 kilogram nasional menjadi sebesar Rp20.000 per tabung dan berlaku nasional, diyakini ini tidak akan mendapat protes signifikan dari rakyat karena selama ini harga beli masyarakat ada pada kisaran tersebut," terangnya.
Lalu terkait BBM Pertalite, Sofyano mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat aturan yang jelas terhadap siapa pengguna yang berhak atas BBM Pertalite, tanpa perlu menaikkan harga jualnya. "Jika saja Pertalite hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan kendaraan roda empat plat kuning, ini pasti mengurangi beban subsidi yang signifikan," bebernya.
Dari berbagai pertimbangan tersebut, Sofyano mengatakan bahwa menaikkan harga jual BBM dan elpiji sebaiknya dilakukan pada periode Pemerintahan yang akan datang saja, menunggu dampak akibat Covid mereda.
"Buat sementara pemerintah sebaiknya lakukan pengendalian dengan menetapkan siapa pengguna yang berhak dan melakukan pengawasan secara ketat dengan satuan tugas pengawasan nasional yang dibentuk khusus untuk itu," pungkasnya. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Senin, Agustus 22, 2022
Rating:
.JPG)
