Jakarta, OG Indonesia -- Situasi geopolitik saat ini meningkatkan perhatian nasional dan internasional terhadap ketahanan energi. Hal ini semakin menyadarkan banyak negara akan pentingnya kemandirian energi, kemampuan menyediakan pasokan energi, baik berupa energi terbarukan maupun energi fosil serta mengurangi ketergantungan pasokan energi dari negara lain.
METI menilai situasi ini sebagai pengingat nyata akan pentingnya mempercepat transisi energi. Jelas bahwa transisi energi bukan sekedar jargon atau kontribusi sosial dan lingkungan. Transisi energi adalah langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi.
Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy, mengatakan dinamika global mendorong negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi impor. “Energi terbarukan merupakan solusi paling rasional untuk mencapai kemandirian energi,” ujar Christine.
Transisi energi di Indonesia masih menghadapi tantangan utama berupa belum kuatnya komitmen kebijakan, terutama karena dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal bagi energi. terbarukan.
Selain itu, mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan. yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff serta pelibatan organisasi (METI) dalam perumusan kebijakan sejak awal.
Rekomendasi METI
Rekomendasi METI untuk percepatan transisi energi mencakup langkah stratejik jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk rekomendasi jangka pendek, antara lain dengan:
- Mempercepat proses implementasi proyek-proyek energi terbarukan (ET); METI menyebut hal ini sebagai program "Green Fast Track" yang mencakup percepatan tender-tender proyek
- ET dengan menggunakan pendekatan "Supply Create Demand", perbaikan mekanisme pengadaan, dan mempercepat revisi Perpres 112/2025. Sementara untuk mempercepat pelaksanaan proyek, METI menyiapkan rekomendasi model (template) PJBL. Keseluruhan durasi sejak dari proses tender sampai dengan penandatanganan PJBL seharusnya bisa dilakukan dalam waktu maksimal 6 bulan.
- Meningkatkan investasi dan pembiayaan; Investasi energi bersih perlu dilipatgandakan dan dipercepat prosesnya, didukung oleh peningkatan kapasitas pinjaman daribank termasuk bank pembangunan multilateral, lembaga pendanaan, dan instrumen pembiayaan inovatif.
- Peningkatan infrastruktur secara masif: Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan kualitas jaringan listrik dan pembuatan jalur transmisi antar pulau yang saling terhubung untuk memfasilitasi perluasan energi terbarukan.
- Mengurangi hambatan-hambatan investasi dan penerapan teknologi melalui terobosan kebijakan untuk kerja sama percepatan transisi energi.
Sementara untuk rekomendasi jangka panjang bisa dilakukan dengan:
- Memastikan stabilitas kebijakan; kerangka peraturan yang konsisten dan jangka panjang diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Termasuk mempercepat peluncuran UU UBET yang telah tertunda tama.
- Mendorong kolaborasi; mendorong kemitraan publik dan swasta.
- Membangun tenaga kerja; mengembangkan tenaga kerja terampil dan membina tim yang inklusif dan beragam di sektor energi.
Arah Investasi, Kebijakan, dan Teknologi
Arah kebijakan difokuskan pada percepatan pembangunan pembangkit energi dengan mengacu pada prioritas dalam RUPTL. Peningkatan jumlah proyek diharapkan mendorong kompetisi yang lebih sehat sehingga menghasilkan tarif yang lebih kompetitif.
Dalam hal ini, kepastian dan daya tarik tarif menjadi faktor kunci untuk menarik investasi, dengan METI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan PLN dalam merancang skema yang mendukung iklim investasi. Dini
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Jumat, April 10, 2026
Rating:
