Selain BATAN Baru, HIMNI: Perlu Juga Ada Dirjen yang Urus Nuklir

Agus Puji Prasetyono, Anggota Dewan Pembina HIMNI.
Foto: Ridwan Harahap 

Jakarta, OG Indonesia -- Seiring dimasukkannya energi nuklir sebagai opsi energi bersih yang krusial dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2025 maka diperlukan adanya lembaga baru seperti BATAN untuk mengurus persoalan nuklir di Tanah Air. Mengingat, saat ini BATAN telah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Di samping BATAN baru, nanti juga harus ada Dirjen yang khusus menangani nuklir ini. Sehingga nanti eksekusinya dari Dirjen, kemudian ke BATAN baru untuk research and development, dan juga termasuk pengelolaan, limbah, radioaktif, dan sebagainya," kata Agus Puji Prasetyono, Anggota Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Diharapkan nantinya BATAN baru ini yang nanti menjadi institusi untuk menjaga kemandirian negeri dalam upaya mewujudkan adanya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

"Sebab dalam roadmap-nya bahwa tahun 2032 itu sudah harus ada PLTN. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada, maka apa yang harus kita kejar untuk pertumbuhan ekonomi 8% ini tidak akan pernah bisa," tegasnya.

Sebab jika mengandalkan energi terbarukan tanpa energi baru seperti nuklir, jelas Agus, maka Indonesia hanya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 8% hanya sampai tahun 2040. Apalagi pada tahun 2045 Indonesia akan keluar dari middle income trap menjadi negara emas. "Nah ini tidak bisa kalau tidak didorong nuklir tidak akan bisa," ucap Agus.

Terkait kemampuan Indonesia untuk membangun PLTN, Agus menerangkan untuk teknologi tidak ada masalah. "Ada dua jalur, yang pertama apakah nuklir itu kita kembangkan sendiri. Terus yang kedua kita apakah beli dulu, ya kan? Kalau kita beli dulu maka nanti bersama-sama dengan vendor yang akan mengaplikasikan nuklir di Indonesia nanti kita riset bersama-sama. Sehingga nanti untuk PLTN yang mungkin unit ke-5, unit ke-6 kita sudah bisa menguasai," paparnya.

Dalam menuju terwujudnya PLTN Merah Putih tersebut, Agus mengungkapkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia juga sudah ada tetapi harus terus ditingkatkan. "Sumber daya manusia kita harus benar-benar kapasitasnya kita tingkatkan," tuturnya.

"Kalau kita mau melihat pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah itu berarti harus ada PLTN. Kalau nggak ada, ya susah," pungkas Agus. RH