Jakarta, OG Indonesia -- Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP PLN Tahun 2026 pada 24–26 Juni 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan mengusung tema “Mengawal Pengelolaan Energi Listrik Sebagaimana Amanah Konstitusi demi Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional."
Rakernas diikuti sekitar 1.150 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 980 peserta hadir langsung mewakili 435 DPD dan DPC SP PLN. Kegiatan juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube SP PLN.
Ketua Panitia Rakernas, Fahrul Razi, menyampaikan bahwa Rakernas menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan sektor ketenagalistrikan nasional yang berpijak pada amanah Pasal 33 UUD 1945.
“Rakernas ini menunjukkan komitmen SP PLN dalam mengawal pengelolaan energi listrik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menyiapkan kader-kader muda yang akan melanjutkan perjuangan organisasi dan sektor ketenagalistrikan nasional,” ujarnya.
Mewakili Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero), Nurlely Aman, menegaskan bahwa tema Rakernas sangat relevan dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, tantangan PLN ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, pertumbuhan kebutuhan energi, serta tuntutan transisi menuju energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“PLN membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk SP PLN sebagai mitra strategis perusahaan. Kami berharap Rakernas ini melahirkan gagasan dan rekomendasi terbaik untuk memperkuat PLN sebagai perusahaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Nurlely.
Dalam sambutannya, Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali menegaskan bahwa energi listrik merupakan fondasi pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis negara. SP PLN memandang bahwa kebijakan energi harus tetap berpihak pada kepentingan nasional, menjaga keberlanjutan PLN, serta mendukung ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia.
Rakernas juga membahas berbagai isu strategis ketenagalistrikan, antara lain keberlanjutan sistem kelistrikan nasional, transisi energi, penguatan kompetensi pegawai, pengelolaan investasi sektor energi, hingga perlindungan PLN sebagai perusahaan energi negara.
“Pengelolaan energi listrik bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Amanah konstitusi ini harus terus dikawal untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang,” tegas Abrar.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan bahwa listrik merupakan bagian penting dari ketahanan nasional dan kedaulatan negara.
Menurutnya, PLN memiliki peran strategis dalam mendukung pertahanan negara, transformasi digital, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita mampu mengelola dan mengamankan sistem kelistrikan nasional secara mandiri, maka kita sedang memperkuat fondasi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Dalam sesi khusus advokasi kebijakan, Dr. Redyanto Sidi, menekankan pentingnya penguatan kapasitas advokasi organisasi, kaderisasi, serta konsolidasi internal SP PLN dalam menghadapi dinamika sektor ketenagalistrikan nasional.
Ia menegaskan bahwa SP PLN mendukung investasi dan pengembangan sektor energi, namun tetap berpandangan bahwa kebijakan ketenagalistrikan harus menjaga peran strategis PLN sebagai perusahaan energi negara serta menjamin keberlanjutan layanan listrik bagi masyarakat.
“SP PLN tidak anti investasi. Namun investasi tidak boleh mengurangi kedaulatan energi nasional maupun mengancam keberlanjutan PLN,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menekankan pentingnya pendekatan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (people-centered approach) dalam menghadapi transisi energi.
Menurutnya, transformasi sektor energi harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, penguatan hubungan industrial yang harmonis, serta penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan.
“PLN dan SP PLN harus menjadi mitra strategis yang bergerak bersama. Tidak hanya menerangi negeri, tetapi juga memperkuat kedaulatan bangsa melalui pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.
Melalui Rakernas 2026, SP PLN menargetkan lahirnya berbagai rekomendasi strategis terkait ketahanan energi nasional, transisi energi yang berkeadilan, penguatan peran PLN sebagai mandatori perusahaan energi negara, serta program kerja organisasi periode 2026–2028.
Rakernas SP PLN 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pekerja, manajemen, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor ketenagalistrikan nasional serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Rabu, Juni 24, 2026
Rating:
