Antrean BBM Subsidi, Pemda Diminta Aktif Cari Solusi

Jakarta, OG Indonesia -- Antrian BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya tidak serta-merta diarahkan menjadi kesalahan Pertamina. Pemerintah daerah (Pemda) justru perlu menjadi pihak pertama yang melakukan identifikasi penyebab sekaligus mencari solusi bersama instansi terkait.

Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Sofyano Zakaria, mengatakan Pemda memiliki posisi penting karena persoalan kebutuhan dan distribusi BBM subsidi terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kalau terjadi antrean BBM subsidi di suatu daerah, Pemda seharusnya menjadi pihak pertama yang turun melakukan pengecekan. Harus diketahui dulu penyebabnya, apakah karena kuota tidak mencukupi, terjadi lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, atau BBM subsidi justru dibeli oleh pihak yang tidak berhak,” ujar Sofyano, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, Pemda juga tidak boleh pasif apabila ditemukan BBM subsidi digunakan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak, seperti kegiatan industri tertentu, kendaraan atau kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan, maupun aktivitas pertambangan ilegal.

“Kalau ditemukan penyalahgunaan, Pemda harus berani bertindak dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jangan hanya melihat antreannya, tetapi membiarkan penyebab kebocoran BBM subsidi berlangsung,” tegasnya.

Sofyano juga menilai Pemda harus sejak awal terlibat serius dalam menghitung kebutuhan riil BBM subsidi di wilayahnya. Perhitungan tersebut harus dilakukan secara komprehensif bersama Pertamina dan pihak terkait sebelum usulan kuota disampaikan.

“Pemda harus tahu berapa sebenarnya kebutuhan BBM subsidi daerahnya. Kalau sejak awal hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan jauh lebih besar daripada kuota yang kemudian ditetapkan, Pemda seharusnya sudah menyampaikan keberatan dan meminta evaluasi. Jangan setelah terjadi antrean baru menyalahkan Pertamina,” katanya.

Ia menegaskan, ketika kuota yang ditetapkan memang lebih rendah dibanding kebutuhan riil, maka persoalan kekurangan pasokan tidak otomatis merupakan kesalahan Pertamina.

“Pertamina menjalankan fungsi operasional penyaluran sesuai penugasan dan alokasi yang ditetapkan. Kalau kuotanya terbatas, operator tidak bisa seenaknya menambah kuota. Karena itu, jangan operator diminta menyelesaikan masalah yang kewenangannya berada pada regulator,” ujar Sofyano.

Menurutnya, ketika terjadi persoalan kuota, Pemda harus aktif berkoordinasi dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Sofyano berharap masyarakat juga memahami persoalan ini secara utuh. “Antrean BBM harus diselesaikan, tetapi penyebabnya harus dicari dengan data. Kalau masalahnya adalah kuota, maka yang harus dievaluasi adalah mekanisme perencanaan dan penetapan kuotanya. Jangan setiap antrean langsung Pertamina yang menjadi sasaran,” pungkasnya. RH