Yogyakarta, OG Indonesia -- Indonesia mulai memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) secara spesifik untuk setiap tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama. Kebutuhan tersebut diproyeksikan mulai sekitar 105 personel pada fase pengembangan, meningkat menjadi sekitar 470 personel saat konstruksi, dan mencapai sekitar 870 personel pada fase komisioning sebelum memasuki kebutuhan sekitar 820 personel pada fase operasi.
Pemetaan SDM menjadi salah satu bagian penting dalam Simposium Nasional Konsolidasi Pembangunan PLTN yang diinisiasi joint committee Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Forum tersebut mempertemukan kementerian dan lembaga, regulator, akademisi, serta asosiasi profesi untuk mengonsolidasikan kesiapan nasional, termasuk peta jalan pengembangan SDM dan asesmen teknologi reaktor.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi riset, teknologi, dan SDM nuklir yang dapat menjadi modal dalam mempersiapkan pembangunan PLTN pertama. Salah satunya ditopang pengalaman panjang Indonesia mengelola tiga reaktor riset BRIN secara mandiri.
“Fondasi riset dan penguasaan teknologi nuklir yang kita miliki didukung oleh pengalaman pengelolaan tiga reaktor riset BRIN serta keterlibatan para ahli lintas institusi membuktikan bahwa kapasitas SDM Indonesia sudah sangat siap,” ujar Amarulla, Selasa (08/09).
Ketiga reaktor riset tersebut selama ini menjadi pusat kegiatan uji coba sains, produksi radioisotop, serta pelatihan operator. Pengalaman pengoperasian selama puluhan tahun dinilai menjadi bagian penting dari pembangunan kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi nuklir.
Menurut Amarulla, pembangunan PLTN juga tidak semata-mata ditempatkan sebagai pilihan untuk mendiversifikasi sumber energi. Pemanfaatan energi nuklir diarahkan untuk mendukung penyediaan listrik bersih yang stabil, murah, dan berkelanjutan bagi industri nasional serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan PLTN adalah demi kesejahteraan masyarakat dan syarat mutlak Indonesia Maju. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyatukan langkah lintas sektoral dan membangun komunikasi publik yang objektif serta transparan,” tegasnya.
Mengenai Pengembangan SDM PLTN Amarulla menyampaikan, penyiapan tenaga kerja diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang berbeda pada setiap fase pembangunan. Pendekatan tersebut diperlukan karena kebutuhan keahlian berubah seiring perkembangan proyek.
Pada fase pengembangan, kebutuhan diproyeksikan sekitar 105 personel dengan kompetensi yang difokuskan pada studi kelayakan, perizinan tapak, dan perancangan dasar. Ketika memasuki fase konstruksi, kebutuhan meningkat menjadi sekitar 470 personel untuk mendukung manajemen proyek, pengawasan mutu, serta pembangunan sipil dan mekanikal.
Jumlah terbesar diproyeksikan muncul ketika PLTN memasuki fase komisioning, yakni sekitar 870 personel. Pada tahap tersebut, kompetensi yang diperlukan mencakup pengujian sistem, inspeksi keselamatan, serta uji coba praoperasi.
Setelah pembangkit memasuki fase operasi, dibutuhkan sekitar 820 personel yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian reaktor, pemeliharaan rutin, manajemen limbah, dan proteksi radiasi. Karena itu, kesiapan SDM diidentifikasi sebagai salah satu komponen pengendali risiko utama atau schedule critical path dalam pembangunan PLTN.
Amarulla menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kerangka pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi atau integrated nuclear HRD framework. Penyiapan tenaga ahli tidak hanya menyangkut jumlah personel, tetapi juga pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahapan proyek.
"Perguruan tinggi pun ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam penyiapan SDM. Program Studi Teknik Nuklir UGM bersama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta dukungan pusat pelatihan seperti PLN Pusdiklat diproyeksikan mengambil peran dalam membangun sistem pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi yang terstandarisasi," tambahnya.
Peran perguruan tinggi juga diarahkan lebih luas dari sekadar mencetak tenaga ahli. Kampus diposisikan sebagai simpul kolaborasi untuk membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi sains secara objektif.
BRIN memandang pengembangan PLTN membutuhkan sinergi lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan regulator seperti BAPETEN. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan peta jalan pengembangan SDM nuklir yang komprehensif sekaligus memastikan kesiapan Indonesia memenuhi standar yang dibutuhkan. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Rabu, September 09, 2026
Rating:
