Belajar Tata Kelola Migas: INDONESIA vs VIETNAM

Oleh: Salis Aprilian, Senior Advisor to lndonesian Gas Society (IGS) dan Dewan Pakar Komunitas Migas Indonesia (KMI)

Vietnam pernah tertinggal jauh dari Indonesia. Negara itu mengalami peperangan panjang, kehancuran infrastruktur, dan isolasi ekonomi. Namun, enam dekade setelah perang, Vietnam justru bersiap melampaui Indonesia dalam pendapatan per kapita. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan pelajaran apa yang dapat dipetik Indonesia, khususnya dalam pengelolaan minyak, gas bumi, dan energi nasional?

Ketika Vietnam Mulai Menyalip Indonesia

Berita yang diterbitkan The Nation pada 31 Oktober 2026 cukup mengusik kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang dikutip media tersebut, pendapatan domestik bruto (PDB) nominal per kapita Vietnam diperkirakan mencapai US$5.259 pada 2026, melampaui Indonesia yang diproyeksikan sebesar US$5.153.

Selisihnya memang hanya sekitar US$106, atau sekitar 2%. Namun, makna ekonominya jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan angka.

Vietnam, negara yang pernah porak-poranda akibat perang, kini berpotensi melampaui Indonesia dalam indikator pendapatan rata-rata penduduk. Sementara Indonesia, yang memiliki sumber daya alam jauh lebih melimpah, justru menghadapi tantangan mempertahankan daya saing ekonominya.

Tentu, PDB per kapita bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Angka nominal dalam dolar AS juga dipengaruhi nilai tukar, dan proyeksi IMF belum merupakan realisasi akhir tahun. Apalagi, ukuran ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih jauh lebih besar daripada Vietnam.

Namun, arah perubahannya patut menjadi bahan refleksi.

Bagaimana mungkin negara yang sumber daya energinya lebih terbatas mampu mengejar negara yang memiliki cadangan minyak, gas, batubara, panas bumi, dan potensi energi terbarukan yang begitu besar?

Dua Negara, Dua Perjalanan Sejarah

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 1949. Vietnam memproklamasikan kemerdekaan pada 2 September 1945, tetapi kemudian menghadapi perang melawan Prancis, disusul konflik panjang yang melibatkan Amerika Serikat hingga 1975.

Ketika Indonesia mulai membangun industri minyak dan gas modern pada era 1960-an dan 1970-an, Vietnam masih menghadapi perang yang menghancurkan sebagian besar infrastrukturnya.

Indonesia bahkan sudah menjadi anggota OPEC pada 1962. Pada 1977, Indonesia mulai mengekspor LNG dari Bontang dan Arun, menjadikannya salah satu pelopor industri LNG dunia.

Pada periode yang sama, Vietnam baru memulai proses rekonstruksi pascaperang.

Titik balik Vietnam terjadi pada 1986, ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Đổi Mới, atau pembaruan ekonomi. Sistem ekonomi yang sebelumnya sangat terpusat mulai membuka ruang bagi investasi swasta, modal asing, perdagangan internasional, dan industrialisasi berorientasi ekspor.

Indonesia sebenarnya lebih dahulu melakukan liberalisasi ekonomi dan menarik investasi asing. Namun, perjalanan kedua negara kemudian memperlihatkan perbedaan dalam konsistensi industrialisasi, integrasi rantai pasok global, dan pelaksanaan kebijakan.

Vietnam secara bertahap menjadi pusat manufaktur elektronik, tekstil, alas kaki, dan berbagai produk ekspor. Indonesia tetap memiliki basis industri yang besar, tetapi perekonomiannya masih sangat dipengaruhi komoditas dan konsumsi domestik.

Vietnam semakin menonjol sebagai basis produksi global. Indonesia masih berjuang memperkuat transformasi sumber daya alam menjadi industri bernilai tambah tinggi.

Migas: Indonesia Lebih Dahulu, Vietnam Belajar Lebih Cepat

Dalam industri minyak dan gas, Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan sejarah yang luar biasa.

Penemuan dan produksi minyak komersial di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-19. Industri migas kemudian berkembang pesat, terutama setelah lahirnya Pertamina dan diberlakukannya model Production Sharing Contract (PSC) yang menjadi salah satu kontribusi Indonesia terhadap tata kelola industri perminyakan dunia.

Vietnam baru mengembangkan industri migas modern secara signifikan pada dekade 1980-an.

Pada 1981, Vietnam membentuk perusahaan patungan Vietsovpetro bersama Uni Soviet untuk mengeksplorasi dan mengembangkan migas lepas pantai. Produksi minyak komersial dari Lapangan Bach Ho dimulai pada 1986.

Vietnam kemudian mengembangkan industri migas melalui PetroVietnam, yang kini dikenal sebagai Petrovietnam, dengan kegiatan hulu, pengolahan, gas, listrik, dan layanan energi.

Sementara itu, Indonesia mulai menghadapi penurunan produksi minyak akibat kematangan lapangan-lapangan besarnya.

Produksi minyak Indonesia yang pernah melampaui 1,5 juta barel per hari pada dekade 1990-an telah menurun menjadi sekitar 600 ribu barel per hari dalam beberapa tahun terakhir, tergantung definisi produksi minyak mentah dan kondensat yang digunakan.

Vietnam pun tidak terbebas dari persoalan serupa. Produksi minyaknya menurun setelah lapangan-lapangan utama seperti Bach Ho memasuki fase matang.

Dengan demikian, Vietnam bukanlah contoh negara yang berhasil menghindari penurunan produksi migas. Kedua negara menghadapi tantangan yang sama: declining production, mature fields, increasing exploration risks, dan kebutuhan investasi baru.

Perbedaannya terletak pada bagaimana migas ditempatkan dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Indonesia selama puluhan tahun menikmati manfaat besar dari ekspor minyak dan LNG. Vietnam berusaha menggunakan energi, termasuk gas domestik, sebagai salah satu fondasi pembangunan industri dan kelistrikan.

Pelajaran pentingnya bukan siapa yang memiliki minyak dan gas lebih banyak, melainkan siapa yang mampu mengubah setiap molekul energi menjadi nilai ekonomi yang lebih besar.

Gas dan LNG: Dari Eksportir Menjadi Penggerak Industri

Indonesia pernah menjadi eksportir LNG terbesar dunia. Bontang dan Arun merupakan simbol keberhasilan Indonesia membangun industri gas terintegrasi, mulai dari lapangan produksi, jaringan pipa, kilang LNG, hingga perdagangan internasional.

Namun, selama beberapa dekade, orientasi ekspor membuat sebagian infrastruktur gas Indonesia lebih terkoneksi dengan pasar luar negeri daripada dengan pusat-pusat konsumsi domestik.

Kondisi tersebut kini mulai berubah. Menurut Kementerian ESDM, pada 2025 sekitar 69% pemanfaatan gas bumi Indonesia diarahkan untuk kebutuhan domestik, sementara 31% diekspor. Ini kemajuan penting, meskipun konektivitas infrastruktur gas antarpulau masih menjadi pekerjaan besar. (Ref. Kementerian ESDM)

Vietnam menempuh jalur berbeda. Setelah memanfaatkan gas domestik untuk pembangkit listrik dan industri, Vietnam mulai memasuki era impor LNG melalui terminal Thi Vai yang beroperasi sejak 2023.

Proyek pembangkit listrik Nhon Trach 3 dan 4, dengan kapasitas gabungan 1.624 MW, merupakan contoh integrasi antara infrastruktur LNG dan kebutuhan listrik industri. Pada 2025, PV GAS dan PV Power bahkan menandatangani kontrak pasokan LNG selama 25 tahun untuk kedua pembangkit tersebut (Ref.eav.gov.vn)

Tentu, impor LNG bukan otomatis merupakan keberhasilan. Harga LNG internasional dapat berfluktuasi, sehingga Vietnam juga menghadapi risiko keterjangkauan listrik dan ketergantungan impor.

Namun, pendekatan Vietnam memperlihatkan bahwa gas dipandang bukan semata-mata sebagai komoditas untuk diperdagangkan, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi.

Di Indonesia, pengembangan gas seperti Masela, Indonesia Deepwater Development (IDD), South Andaman, dan Natuna harus mulai dipandang dalam perspektif yang sama.

Pertanyaan strategisnya bukan hanya berapa TCF cadangan yang ditemukan, atau berapa MTPA LNG yang dapat diproduksi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak industri baru, lapangan kerja, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diciptakan dari gas tersebut.

Energi dan Industrialisasi: Siapa Melayani Siapa?

Salah satu keunggulan Vietnam adalah kemampuannya menghubungkan pembangunan energi dengan pertumbuhan kawasan industri.

Vietnam mengembangkan pembangkit listrik, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik untuk mendukung ekspansi manufaktur dan investasi asing.

Melalui revisi Power Development Plan VIII pada 2025, Vietnam merencanakan peningkatan besar kapasitas pembangkit, termasuk LNG, tenaga surya, angin, dan hidro. Namun, target tersebut tetap menghadapi tantangan pendanaan, jaringan transmisi, serta kepastian harga listrik (Ref. Revised Power Development Plan VIII)

Indonesia sebenarnya memiliki modal energi yang lebih beragam. Kita mempunyai minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi, hidro, surya, serta potensi energi kelautan yang besar.

Tetapi kelimpahan sumber daya tidak selalu berarti energi tersedia pada lokasi, waktu, dan harga yang dibutuhkan industri.

Gas terdapat di Indonesia Timur, sedangkan banyak pusat permintaan industri berada di Jawa dan Sumatra. Sumber panas bumi melimpah di berbagai wilayah, tetapi pengembangannya memerlukan investasi dan infrastruktur transmisi. Sementara itu, ketergantungan terhadap batubara masih cukup tinggi dalam sistem kelistrikan nasional.

Indonesia menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena merupakan negara kepulauan. Karena itu, membandingkan kedua negara tidak boleh mengabaikan perbedaan geografis dan skala pasar.

Namun, kompleksitas geografis seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat inovasi kebijakan, bukan membenarkan keterlambatan.

Paradoks Kekayaan Energi Indonesia

Data 2025 memperlihatkan betapa besar tantangan Indonesia. Produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan minyak nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,4–1,7 juta barel per hari.

Kesenjangan tersebut menyebabkan Indonesia tetap bergantung pada impor minyak mentah dan produk BBM (Ref. Indonesian Petroleum Association)

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai produsen minyak, tetapi belum mampu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan konsumsi dan kemampuan pasokan domestik.

Di sisi lain, Vietnam juga mengalami penurunan produksi minyak dan harus meningkatkan impor energi untuk menopang pertumbuhan industrinya.

Jadi, persoalannya bukan Indonesia kalah dari Vietnam dalam semua aspek energi. Indonesia masih memiliki basis sumber daya dan industri migas yang lebih besar.

Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Vietnam mampu mempercepat transformasi ekonomi dengan sumber daya yang relatif lebih terbatas.

Bahkan, menurut data World Bank, pada 2025 ekonomi Indonesia masih sekitar 2,8 kali ukuran ekonomi Vietnam. Namun, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai sekitar 8%, dibandingkan Indonesia sekitar 5,1%. Data World Bank juga menunjukkan PDB per kapita Vietnam sudah sedikit lebih tinggi pada 2025, meskipun hasilnya dapat berbeda menurut tahun dasar, revisi statistik, dan sumber proyeksi.

Ini berarti tantangan Indonesia bukan semata-mata mengejar angka pendapatan per kapita, melainkan meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

Menurut hemat saya, ada lima pelajaran strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia.

Pertama, mengubah paradigma pengelolaan migas dari resource management menjadi resource-to-value management. Keberhasilan industri migas jangan hanya diukur dari produksi, lifting, penerimaan negara, dan ekspor. Ukur pula kontribusinya terhadap industri domestik, investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah ekonomi.

Kedua, mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan migas. Indonesia memerlukan iklim investasi yang kompetitif, kepastian kontrak, perizinan yang efisien, serta keputusan investasi yang lebih cepat. Penemuan besar tidak boleh terlalu lama terjebak di antara proses discovery, POD, dan FID.

Ketiga, membangun infrastruktur gas nasional yang terintegrasi. Jaringan pipa, LNG skala kecil, FSRU, CNG, dan sistem distribusi antarpulau perlu dikembangkan sesuai karakteristik pasar. Gas dari Masela, Andaman, dan Kalimantan harus menjadi penggerak industri nasional, bukan sekadar tambahan volume ekspor.

Keempat, mengintegrasikan kebijakan energi dengan industrialisasi. Pengembangan kawasan industri harus direncanakan bersama ketersediaan listrik, gas, logistik, dan pasar. Energi yang kompetitif dan andal menjadi salah satu syarat utama menarik investasi manufaktur.

Kelima, memperkuat konsistensi tata kelola. Investor migas dan energi membutuhkan kepastian jangka panjang. Regulasi, kelembagaan, kebijakan harga, dan mekanisme pengembalian investasi harus saling mendukung, bukan saling menghambat.

Reformasi tata kelola migas, termasuk penyelesaian ketidakpastian kelembagaan melalui revisi UU Migas, perlu ditempatkan dalam agenda besar peningkatan daya saing nasional.

Belajar dari Vietnam, Bukan Sekadar Bersaing

Vietnam bukan tanpa masalah. Negara tersebut menghadapi tantangan kebutuhan listrik yang meningkat cepat, ketergantungan pada ekspor dan investasi asing, tekanan lingkungan, serta kebutuhan pembiayaan transisi energi.

Indonesia pun tidak kekurangan prestasi. Kita telah membangun industri LNG kelas dunia, mengembangkan teknologi dan kompetensi migas, serta memiliki pasar domestik yang sangat besar.

Namun, pengalaman Vietnam mengingatkan bahwa keunggulan sejarah dan kekayaan sumber daya tidak menjamin keunggulan masa depan.

Indonesia sudah lebih dahulu menjadi pemain utama industri migas Asia. Tetapi Vietnam menunjukkan bagaimana konsistensi kebijakan, investasi, dan industrialisasi dapat mempercepat kemajuan ekonomi.

Sudah waktunya kita tidak hanya membanggakan besarnya cadangan minyak dan gas, panjangnya sejarah industri migas, atau banyaknya proyek strategis yang direncanakan.

Kita perlu memastikan bahwa sumber daya energi benar-benar menghasilkan kemajuan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Indonesia tidak kekurangan energi. Yang masih harus kita perjuangkan adalah kemampuan mengubah energi menjadi produktivitas, daya saing, dan kemakmuran.

Vietnam memberikan pelajaran bahwa masa depan ekonomi suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan yang diwarisinya, tetapi oleh kecerdasan dalam mengelola sumber daya dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tata kelola migas bukan seberapa banyak molekul yang kita angkat dari perut bumi, melainkan seberapa besar nilai yang diciptakannya bagi bangsa.*

Referensi: 

The Nation (31 Oktober 2026); IMF World Economic Outlook 2026; World Bank; Kementerian ESDM; Indonesian Petroleum Association; PV GAS; dan Vietnam Revised Power Development Plan VIII. 

----------

Bogor, waktu Dhuha

Kamis, 5 Nopember 2026