Jokowi: Holding BUMN untuk Perkuat BUMN

Jakarta, OG Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penguatan BUMN agar bisa bersaing dalam kompetisi global merupakan salah satu tujuan pemerintah saat ini. Untuk mewujudkannya, saat ini pemerintah sedang membahas pembentukan holding BUMN. Pembentukan holding tersebut dilakukan agar BUMN dapat menjadi semakin kuat dan mampu menjadi perusahaan kelas dunia. 

"Pembentukan holding BUMN justru ingin memperkuat BUMN, sehingga BUMN bisa keluar kandang. Saya harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis," terang Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/08).

Di tengah kondisi perekonomian global yang tak menentu seperti saat ini, Presiden mengingatkan agar BUMN harus dapat menjalankan perannya sebagai penggerak roda perekonomian nasional. Oleh karenanya, Presiden memandang penggabungan BUMN merupakan langkah strategis yang diperlukan pemerintah saat ini.

"Penggabungan ini bukan semata-mata pengurangan pemberian suntikan PMN (penambahan modal negara), tidak. Bukan pula mekanisme pengalihan saham negara pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. Tapi harus dipahami bahwa penggabungan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan terutama dalam persaingan global," imbuhnya.

Presiden menekankan, pembentukan holding BUMN tersebut bukan merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan BUMN. Karena menurut Presiden, pembentukan holding tersebut bukanlah privatisasi sehingga tidak mengurangi portofolio saham negara.

"Pembentukan holding BUMN bukan privatisasi. Ini beda, tidak menghilangkan status BUMN pada Perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya di-imprintkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti," tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menerangkan bahwa pemisahan kekayaan negara dalam pembentukan holding tersebut sama sekali bukanlah peralihan hak dari negara kepada BUMN ataupun nama-nama lainnya. Oleh karenanya, kekayaan negara yang dipisahkan itu masih tetap menjadi kekayaan negara sebagai pemegang saham. RH