AP3I Tolak Upaya Relaksasi Ekspor Mineral

AP3I menolak upaya Pemerintah yang
akan memberikan relaksasi ekspor mineral.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyatakan dengan tegas menolak upaya relaksasi ekspor bijih/ore mineral yang akan diberlakukan pemerintah.

"Kami menolak relaksasi ekspor bijih/ore mineral, karena bertentangan dengan komitmen UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan yang berlaku," kata Prihadi Santoso, Ketua Umum AP3I, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (07/09).

Prihadi juga mengungkapkan upaya relaksasi ekspor bijih/ore mineral juga tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat peresmian pabrik Feronikel di PT Sulawesi Mining Investment pada tanggal 30 Mei 2015 dan pernyataan Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) pada tanggal 14 Agustus 2016.

"Apabila Pemerintah melakukan kebijakan relaksasi ekspor bijih/ore, maka komitmen Pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat luas, perusahaan smelter dalam negeri, serta investor luar negeri, yang menganggap Pemerintah tidak serius dan tidak mempunyai konsep yang jelas dalam melakukan program hilirisasi peningkatan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri," paparnya.

Prihadi pun menyampaikan bahwa AP3I saat ini terdiri dari 21 perusahaan smelter baik ferro maupun nonferro meliputi tembaga, nikel, besi, timah, silica, zircon, dan mangan. "Kami punya nilai investasi keseluruhan sebesar US$ 12 miliar dengan penyerapan tenaga kerja kurang lebih 15.000 tenaga kerja," ungkapnya.

Pihak AP3I menegaskan bahwa momentum pembangunan industri smelter dalam negeri sepatutnya harus didukung penuh, dengan memberikan kemudahan berusaha dan percepatan infrastruktur di mana lokasi smelter berdiri. RH