IRESS: Pertamina Perusahaan Kelas A, Jangan Sampai Dipimpin Dirut Kelas C

Marwan Batubara, Direktur
Eksekutif IRESS.
Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017. Indonesian Resources Studies (IRESS) mengingatkan agar dalam pemilihan Dirut Pertamina yang baru tak mengulang cerita sebelumnya.

 
"Kemarin dan hari ini sejumlah media cetak dan online memberitakan tentang akan ditunjuknya Elia Massa Manik menjadi Dirut Pertamina. Bedasarkan berita tersebut sejumlah kalangan telah menyatakan keberatan atas penunjukan Elia, termasuk para pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)," kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS kepada OG Indonesia, Kamis (16/03).

Diceritakan Marwan, FSPPB meragukan kemampuan Elia terutama dari sisi kapasitas dan track record saat memimpin BUMN, Elnusa dan Holding PTPN III. 

"Jika aspek track record dianalisis, mestinya Kementerian BUMN secara otomatis sudah bisa memberi penilaian tentang kelayakan Elia menjadi Dirut, mengingat kinerja seluruh BUMN termasuk Elnusa dan Dirut PTPN III Holding yang dipimpin Elia, dipantau secara melekat oleh Kementerian BUMN," terangnya.

"Faktanya prestasi Elia di kedua BUMN tersebut bukannya baik, tetapi malah pantas dipertanyakan. Oleh sebab, pantas pula jika publik akan kesulitan menemukan justifikasi atas penunjukan Elia menjadi Dirut Pertamina, kecuali karena adanya motif bernuansa oligarkis," sambungnya.

Marwan menegaskan, seharusnya kualifikasi dan kapasitas seorang pemimpin untuk sebuah BUMN “kelas A” yang terbesar di Indonesia, seperti disandang Pertamina, dengan bobot, lingkup dan ukuran bisnis yang super jumbo, tentu berbeda dengan kualifikasi Dirut BUMN “kelas C” atau “kelas D” yang ukuran bisnisnya jauh lebih kecil, seperti Elnusa. 

"Padahal dalam daftar calon yang ada, terdapat sejumlah nama yang berasal dari BUMN ‘kelas A' juga. Tetapi Elia yang ditunjuk. Ada apa? Dengan latar belakang sebagai pemimpin BUMN 'kelas C', tentu saja penunjukan Elia yang jauh di bawah kualifikasi pemimpin BUMN kelas A yang disandang Pertamina, sehingga wajar jika FSPPB menolak dan publik pun mempertanyakan," bebernya.

Menurut Marean, lingkup bisnis Pertamina yang luas dan posisinya yang strategis guna menjamin ketahanan energi nasional membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan profesional di bidang energi, dengan kapasitas kepemimpinan yang memadai dan dapat bersinergi dengan karyawan yang ada. 

"Hal-hal ini menjadi faktor penting mengapa Dirut Pertamina akan jauh lebih baik jika berasal dari kalangan internal Pertamina sendiri. Apalagi, 'stock' calon pemimpin secara internal di Pertamina tersedia tersedia cukup banyak," ujarnya.

Karena itu menurutnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan pentingnya aspek sinergi manajemen dengan puluhan ribu karyawan yang ada. "Pejabat internal korporasi tentu saja bisa memahami visi dan nature bisnis korporasi dan psikologi karyawan secara sangat baik dan mendalam dibanding pemimpin yang berasal dari ekternal perusahaan," ucapnya.

Ditambah lagi, penunjukan Dirut dari eksternal perusahaan akan butuh pembelajaran dan adaptasi. "Tentu akan memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat laju perkembangan perusahaan. Padahal pemerintah dan manajemen telah mencanangkan visi Pertamina sebagai perusahaan energi klas dunia dengan target bisa mengungguli Petronas dalam 5 tahun ke depan," papar Marwan.

"Bagaimana Pertamina akan maju kalau oknum-oknum penguasa masih saja berkutat dengan urusan yang tidak prioritas akibat kepentingan oligarkis, sementara hal-hal yang strategis dan mendesak dilupakan?" tegasnya.

Marwan melanjutkan, bahwa rakyat paham terkait keputusan mengganti pejabat-pejabat di BUMN ada di tangan pemerintah. Di mana Presiden pun bisa mengganti Dirut BUMN setiap tiga atau enam bulan. "Namun, keputusan yang diambil atau pergantian yang dilakukan tersebut minimal harus objektif, relevan dan kredibel. Jika tidak, publik sebagai salah satu stakeholders Pertamina pasti mempertanyakan," terangnya.

Apalagi motif pelengseran Dirut dan Wakil Dirut Pertamina awal Februari 2017 telah terbukti tidak relevan dan tidak kredibel, sehingga menurut Marwan, sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. 

"Tampaknya motif penunjukan Elia, jika akhirnya dilantik, tidak jauh dari motif pelengseran kedua pejabat Pertamina tersebut, yakni kentalnya kepentingan oligarkis. Kita berharap Presiden Jokowi dapat menunjuk Dirut Pertamina sesuai dengan kriteria yang berlaku umum dan kepentingan strategis nasional, sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga," tutup Marwan.