Kemenkumham Buka Data untuk Permudah SKK Migas Verifikasi Vendor Migas

Foto: AHU

Jakarta, OG Indonesia -- Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris telah menandatangani nota kesepahaman tentang Pemberian Akses Cepat Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum pada Rabu (08/03) di Jakarta.

Dengan adanya MoU ini, SKK Migas akan dapat mengakses semua data-data perseroan terbatas yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Dirjen AHU. “Dirjen AHU membuka akses data tujuannya untuk kepentingan transparansi. Data seperti posisi pemegang saham, komisaris, dan sejarah perusahaan akan dapat dilihat,” ujar Dirjen AHU Freddy Harris. 

Dia menambahkan nota kesepahaman ini akan mendukung pekerjaan SKK Migas dan industri hulu migas sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan akses cepat terhadap aplikasi sistem administrasi badan hukum ini akan memperkuat proses pengadaan di industri hulu migas. “Verifikasi terhadap vendor tentu akan jauh lebih mudah. Kualitas verifikasinya lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Amien.

MoU ini akan memperkuat sistem pangkalan data (database) penyedia jasa terintegrasi, Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), yang telah dikembangkan oleh SKK Migas. Melalui sistem ini, penyedia jasa atau vendor cukup mengikuti verifikasi di satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)  yang tergabung dalam CIVD dan apabila sudah terverifikasi, maka perusahaan tersebut bisa mengikuti pengadaan di semua KKKS.

Amien mengatakan saat ini sudah 3.000 lebih penyedia jasa yang terverifikasi dan sekitar 2.500 sedang dalam proses verifikasi. Adanya akses cepat terhadap aplikasi sistem administrasi badan hukum yang ada pada Dirjen AHU akan membuat proses verifikasi ini lebih terkontrol. 

“Data badan hukum ini akan menolong kita supaya perusahaan yang berbinis di hulu migas betul-betul perusahaan beneran,” ucap Amien. RH