Siapa Pengganti Kepala SKK Migas ?

Jakarta, OG Indonesia-- Pemerintah dikabarkan sudah menunjuk seseorang untuk memimpin sementara kegiatan operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Orang tersebut adalah Sukandar yang saat ini menjabat Wakil Kepala SKK Migas.

Penunjukan Sukandar itu untuk mengisi kekosongan posisi Kepala SKK Migas, seusai masa jabatan Amien Sunaryadi berakhir 18 November 2018. 

Pernyataan juga disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto. "Kan ada Wakil Kepala. Fungsi dia kan kalau Kepala berhalangan," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (21/11).  

Ketika dikonfirmasi, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar tidak membantah mengenai hal itu. Hanya, ia tak mau berkomentar banyak. "Sudah, kerja saja," kata dia di Jakarta, Kamis (22/11).

Kegiatan SKK Migas sebenarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Aturan itu menyebutkan sebelum ditetapkannya Kepala SKK Migas oleh Presiden, pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan Menteri ESDM.

CoFounder & Direktur PT Sriwijaya Emas Hitam Moshe Rizal Husin mengatakan sebaiknya pemerintah menetapkan kepala SKK Migas definitif secepatnya. Ini karena dapat memberi ketidakpastian kepada investor.

Ia mengatakan meskipun pemerintah menunjuk kepala SKK Migas sementara, hal itu tidak akan memberi dampak, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. Apalagi saat ini ada proyek hulu Migas Blok Masela yang masih dalam proses penyusunan pengembangan (Plan of Development/PoD).

"Seorang pejabat sementara, walaupun diberi kewenangan, secara alamiah akan lebih cenderung mengambil jalan menunggu, apalagi keputusan-keputusan strategis," ucapnya, Kamis (22/11).

Sementara itu, Kementerian ESDM belum berkomentar mengenai hal ini. Pesan yang disampaikan kepada Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi pun belum direspon.