Jumat, 18 Januari 2019

Pembangunan Infrastruktur Energi Era Jokowi-JK Masih Berjalan Lambat


Jakarta, OG Indonesia -- Tahun 2019 merupakan tahun ke-5 pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini memfokuskan pada program untuk menambah stock infrastruktur bagi publik, khususnya infrastruktur transportasi, logistik dan pengairan. Namun tercatat, pembangunan infrastruktur energi relatif tertinggal.


Dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo, pembangunan pembangkit listrik 35 GW yang menjadi program utama di awal pemerintahan Jokowi ternyata berjalan lambat. "Realisasi pertumbuhan listrik mengalami kontraksi sejak 2014 menyebabkan penyelesaian proyek 35 GW ditunda penyelesaiannya hingga 2023-2024," ucap Singgih dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019 yang diadakan di Jakarta, Kamis (17/01).

Sementara pembangunan kilang minyak untuk mendorong produksi BBM hingga mencapai kapasitas 2.0 juta bph, menurutnya juga berjalan lambat dan tidak sesuai target. Lalu, pembangunan infrastruktur gas nasional antara lain FSRU, terminal LNG, jaringan pipa gas, dan SPBG juga tidak berjalan sesuai rencana.

Walaupun demikian, ditambahkan Singgih, pada era Jokowi-JK terdapat kemajuan yang cukup berarti di sektor energi. Di mana pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan pada upaya peningkatan akses energi bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dan daerah-daerah terpencil sehingga rasio elektrifikasi nasional meningkat dengan pesat, di mana jumlah desa berlistrik hampir mencapai 100%. "Demikian juga pasokan dan distribusi BBM berhasil menjangkau seluruh nusantara secara merata lewat Program BBM Satu Harga kendati pasokannya tidak sepenuhnya stabil," jelasnya.

Dalam sisa pemerintahannya, menurut Singgih, Jokowi-JK masih menyisakan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah di sektor energi terutama untuk mewujudkan slogan "energi berkeadilan”. "Perlu intepretasi yang lebih cerdas terhadap penerapan slogan tersebut melalui dukungan kebijakan dan regulasi serta strategi yang lebih cost-effective, dan memberikan dukungan iklim usaha yang positif dalam jangka panjang," tuturnya.

Contohnya dalam hal penyediaan BBM, menurut Singgih salah satu caranya adalah merealisasikan pembangunan dan operasionalisasi kilang-kilang mini di berbagai daerah pelosok Indonesia yang mempunyai atau dekat dengan area sumberdaya/cadangan minyak bumi tanpa harus menargetkan bagian negara dari pengusahaan tersebut yang selama ini menghambat pelaksanaannya. "Dengan demikian harga BBM di pelosok-pelosok itu akan lebih murah atau relatif sama dengan yang ada di pulau Jawa karena pasokan dari kilang-kilang mini terdekatnya," terangnya. RH