SKK Migas Harapkan Ada Giant Discovery dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Jakarta, OG Indonesia -- Dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan, sektor hulu migas diharapkan ada temuan giant discovery baru. Karena itu upaya-upaya eksplorasi migas perlu ditingkatkan.

Di samping itu ada beberapa target lainnya di hulu migas yaitu masalah implementasi EOR, memastikan proyek-proyek migas utama bisa onstream tepat waktu, dan berupaya menahan laju penurunan produksi.

Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, dalam seminar "Menakar Prospek Sektor Hulu Migas di Periode Ke-2 Presiden Joko Widodo" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Dikatakan Fatar, di Indonesia masih ada peluang temuan migas baru di banyak basin. Bahkan di Sumatera di mana banyak yang bilang kondisi lapangan migasnya sudah mature, ternyata belum sepenuhnya mature dan masih banyak potensinya. 

"Seperti pidato Pak Jokowi kemarin, kita tidak hanya sent tapi juga harus delivered. Karena itu kami (di SKK Migas) juga harus sent dan delivered. Untuk itu diperlukan kerja yang lebih smart untuk SKK Migas," ucap Fatar.

Dipaparkan olehnya, saat ini cadangan minyak Indonesia ada sekitar 3,2 miliar barel minyak. Sementara cadangan gas sebesar 52-53 TCF. Kemudian dari 206 blok migas yang sudah diproduksi sekitar 90 blok, sementara sisanya masih dalam tahap eksplorasi. "Ini harus kita percepat pengelolaannya," tegasnya.

Karena itu menurutnya masalah pengurusan perizinan di hulu migas juga harus dipersingkat. "Kami akan ubah ini, SKK Migas jadi frontliner-nya, di mana kami akan langsung bantu ke kementerian-kementerian," tuturnya.

Sementara itu Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto, mengidentifikasi empat masalah di hulu migas pada masa awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu perizinan, insentif fiskal, data migas, dan biaya. "Ini sudah kita perbaiki," terangnya.

Ke depannya, kata Djoksis, agar industri hulu migas berjalan lebih baik maka perlu terus dilakukan upaya efisiensi. "Ini kata Pak Jonan, hulu migas itu bisa berjalan hanya dengan satu syarat yaitu dengan efisiensi," ujarnya.

Sedangkan Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF, menyoroti masalah perizinan merupakan masalah yang bisa menghambat investasi hulu migas. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian revisi UU Migas untuk kepastian usaha. Dan yang juga penting diperhatikan adalah perlunya membentuk Dana Abadi Energi. RH