![]() |
Foto: Hrp |
Jakarta, OG Indonesia – Banyak
berjalannya proyek-proyek infrastruktur dan ketenagalistrikan di Indonesia yang
bujetnya bisa mencapai Rp 4.000 triliun ternyata tidak membawa dampak positif
yang signifikan bagi industri tambang dan turunannya. Seharusnya pembangunan
infrastruktur memerlukan lebih banyak bahan baku tambang dan energi.
“Hanya di Indonesia, punya bujet
Rp 4.000 triliun tapi tambangnya tidak sibuk,” kata Budi Santoso, Direktur
Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss), dalam acara FGD “Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tambang Mineral Menuju Industri Indonesia yang Tangguh” di
Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Menurut Budi, banyaknya proyek
infrastruktur serta ketenagalistrikan seharusnya membutuhkan banyak pula
kebutuhan akan baja, tembaga, alumunium, kabel-kabel dan sebagainya, yang
merupakan produk-produk turunan dari hasil pertambangan. “Di sini harusnya
Pemerintah bisa bilang ke tambang, ‘tolong dong sediain 25 juta ton baja
setahun, tolong dong sediain 1 juta ton kabel, atau sekian juta ton alumunium’.
Tapi itu tidak terjadi,” papar Budi.
Menurutnya, semestinya pengelolaan dan
pemanfaatan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia harus berdaulat, mampu memakmurkan
rakyat, serta mencerdaskan alias meningkat kemampuannya dalam pengelolaan serta
pemanfaatan hasil tambang minerba. Termasuk dalam urusan peningkatan nilai
tambah dari hasil tambang yang mesti didesain secara cermat sehingga bisa
menghubungkan antara suplai di hulu dan kebutuhan di hilir.
Dikatakan Budi, kalau bicara
pengolahan dan pemurnian produk tambang mineral jangan melulu membicarakan
perusahaan tambang besar seperti Freeport atau Vale saja. “Saya kadang sedih,
penambang yang ukurannya kecil kewajibannya sama seperti Freeport. Padahal
kalau kita bicara penyerapan tenaga kerja, justru dari tambang-tambang kecil
ini,” ungkapnya.
Karena itu Budi menyarankan agar
Pemerintah mendorong adanya smelter-smelter independen yang dikelola oleh
swasta untuk menampung hasil-hasil tambang dari penambang-penambang kecil
tersebut.
Ada beberapa keuntungan dari adanya
smelter independen menurut Budi. Pertama, tidak tergantung cadangan tambang
tertentu dan juga bisa impor. Kedua, infrastruktur dan fasilitasnya dapat
bergabung dan dipakai bersama sehingga biaya pun menjadi lebih rendah. Ketiga,
akan menjadi dekat dengan konsumen. Dan keempat, produk-produk sampingannya
bisa dimanfaatkan untuk industri di sekitar. “Kalau ini (smelter independen)
ini dibuat maka keekonomiannya akan lebih tinggi,” tegasnya.
Pendapat senada juga dikatakan Peneliti
Pertambangan Yusuf. Menurutnya diperlukan sinergi supaya upaya pengolahan dan
pemurnian hasil tambang dapat dilakukan. Ini tentu akan membantu pertambangan-pertambangan
kecil untuk mengolah lebih lanjut hasil tambangnya. “Yang namanya tambang kalau
main sendiri itu mahal, makanya perlu mengajak orang lain untuk share,” ujarnya.
RH
Pemerintah Harusnya Mendorong Adanya Smelter Independen
Reviewed by OG Indonesia
on
Jumat, Desember 27, 2019
Rating:
