Tanggapi Ahok, Ferdinand Sebut Pengalihan Subsidi Elpiji Harus Dihentikan

Jakarta, OG Indonesia -- Beberapa hari terakhir ini marak perbincangan tentang rencana pengalihan subsidi gas elpiji 3 kg yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Rencana pengalihan subsidi dari barang ke orang menjadi pilihan pola subsidi yang disampaikan oleh Ahok sebagai Komut. 

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean, pola penyaluran subsidi elpiji 3 kg ini sejak beberapa tahun terakhir memang terus menjadi pembahasan karena dianggap tidak tepat sasaran. 

"Hal ini memang betul terjadi di lapangan bahwa banyak yang tak berhak untuk mendapat subsidi elpiji 3 kg justru memilih menggunakan gas epiji 3 kg. Di rumah-rumah, apartemen dan bahkan usaha-usaha yang tak layak menggunakan gas bersubsidi ini pun tanpa malu menggunakannya. Pernah juga dikaji penyaluran gas elpiji 3 kg secara tertutup agar subsidi tepat sasaran, tapi tak mudah juga pelaksanaannya dan hingga kini tak terealisasi," ucap Ferdinand, Senin (7/9/2020).

Terkait ide pengalihan subsidi dari subsidi ke barang menjadi subsidi ke orang seperti yang dikatakan Ahok, Ferdinand mengatakan bahwa hal tersebut tidak mudah diaksanakan supaya menjadi tepat dan menjadi bermanfaat. Dia pun membeberkan beberapa alasan yang membuat hal tersebut menjadi tak tepat.

Alasan utama karena besar subsidi yang sekitar Rp 50 triliun apabila dibagi secara tunai ke masyarakat, jumlahnya akan sangat kecil dan bahkan bisa jadi salah penggunaan. Potensi tidak tepat sasaran juga besar mengingat data orang miskin di tap daerah masih belum sesuai dengan realita. "Lihat saja contoh paling dekat pembagian bansos selama Covid berlangsung, data penerima di setiap daerah hampir kacau," ujarnya.

Selain karena jumlah tunainya kecildan bisa disalahgunakan, lanjut Ferdinand, kebijakan pengalihan ini pun akan berpotensi memicu kenaikan harga-harga produk UMKM di lapangan, karena harga jual produk akan menyesuaikan kenaikan harga elpiji. "Bisa saja pelaku UMKM menerima subsidi tunai, tapi tak mencukupi jumlahnya, ini akan jadi masalah baru gejolak harga di pasar," terangnya.

Dampak berikutnya menurut Ferdinand akan terjadi pada bisnis Pertamina sendiri. Karena subsidi sudah tidak ada, maka pemain lain bisa masuk ke bisnis elpiji dan menciptakan saingan usaha bagi Pertamina secara tidak langsung. "Akan lebih buruk lagi ketika ada pemain baru di bisnis ini, masyarakat penerima subsidi bukannya membeli produk elpiji Pertamina tapi justru membeli produk saingan Pertamina menggunakan uang subsidi yang diterima. Tentu ini akan mengganggu bisnis Pertamina sendiri," tegasnya.

Karena itu Ferdinand mengatakan bahwa rencana pengalihan subsidi tersebut harus dihentikan. "Stop! Karena hanya akan menciptakan kegaduhan di lapangan dan menciptakan gangguan bisnis kepada Pertamina. Lebih baik pola subsidi sekarang dipertahankan, tapi dengan penerapan sanksi baru di lapangan," sarannya.

Diuraikan olehnya, Menteri ESDM bisa membuat Peraturan Menteri tentang kelompok masyarakat yang tidak dibolehkan menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi. "Buatkan sanksi denda sehingga masyarakat yang tidak berhak menggunakannya menjadi takut menggunakan. Konsekuensinya, Pertamina menambah produk elpiji 3 kg non subsidi di lapangan bagi masyarakat yang tak layak menerima subsidi. Hal ini akan menekan dan mengurangi subsidi elpiji 3 kg," tutup Ferdinand. R3