Jakarta, OG Indonesia -- Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi industri hulu migas nasional. Hal ini disampaikan oleh perwakilan bank BUMN yang menjadi narasumber pada webinar dengan tema Peran Perbankan Nasional di Industri Hulu Migas yang diselenggarakan secara online kerjasama SKK Migas dan Energy Watch, Kamis (19/8/2021).
Kesiapan perbankan nasional tersebut sangat penting, mengingat upaya meningkatkan produksi migas nasional tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD membutuhkan investasi yang sangat besar setara dengan sekitar Rp 2.618 triliun dalam kurun waktu 2021-2030.
Keberadaan industri hulu migas beserta penunjangnya telah memberikan dukungannya bagi kelangsungan industri perbankan nasional. Sejak tahun 2008 dan sampai saat ini, terdapat beberapa ketentuan dari Pemerintah maupun SKK Migas yang mewajibkan industri hulu migas untuk memanfaatkan jasa perbankan nasional. Bahkan Pemerintah memberikan kesempatan yang lebih khusus kepada bank BUMN untuk secara khusus menampung dana abandonment site restoration (ASR) hulu migas, POJK tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), PBI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
“Industri hulu migas tidak hanya sebagai penerimaan negara dan sumber energi, tetapi telah berkembang yang lebih luas yaitu menjadi sumber bahan baku bagi industri yang lain. Menjadi lokomotif pembangunan nasional dengan menggerakan perekonomian di pusat maupun daerah. Maka sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan produksi hulu migas seiring dengan peningkatan perekonomian dan kemampuan daya beli adalah suatu keharusan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada webinar tersebut.
“Kompetisi memperebutkan pembiayaan investasi sektor energi semakin ketat, seiring dengan international oil company (IOC) yang mulai melakukan investasi di sektor EBT sehingga mengurangi porsi investasi di sektor hulu migas. Selain menjadi tantangan, hal ini menjadi peluang bagi industri perbankan nasional dan sumber pembiayaan lokal lainnya untuk mengambil porsi investasi hulu migas yang lebih besar," sambung Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan sejak tahun 2009 Pemerintah telah menetapkan regulasi bahwa industri hulu migas harus menyisihkan dana ASR di bank BUMN. Saat ini total dana ASR sudah mencapai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 36,25 triliun. “Mengingat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) eksplorasi sudah mulai melakukan eksploitasi maka dana ASR tersebut akan terus membesar, dan memberikan dukungan penguatan modal bagi bank BUMN," terangnya.
“SKK Migas terus menggerakkan industri penunjang hulu migas melalui program TKDN. Saat ini capaian TKDN sebesar 57% pada pembelanjaan barang/jasa hulu migas. Untuk tahun 2021 diperkirakan kebutuhan pembelanjaan barang dan jasa sekitar Rp 50 triliun yang dapat dibiayai perbankan nasional," tambah Dwi.
“Kami percaya industri perbankan nasional sanggup membiayai kebutuhan pembiayaan industri hulu migas. Kebutuhan pembiayan hulu migas sekitar Rp 200 triliun dapat mendapatkan ruang pembiayan dari perbankan nasional yang kemampuan pembiayaannya sekitar Rp 5.482,5 triliun pada tahun 2020," tegas Kepala SKK Migas.
Sementara itu Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank BRI Agus Noorsanto menyampaikan bahwa program Pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional adalah berita yang menggembirakan. “Seperti yang disampaikan Kepala SKK Migas pada paparannya bahwa hulu migas sudah bergerak menjadi sunrise industry, diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan perbankan nasional dalam pembiayaan," ucapnya.
“Saat ini porsi pembiyaan sektor pertambangan pada triwulan pertama 2021 sekitar Rp 128 triliun atau sekitar 12,9% dari total pembiayaan secara nasional. Industri hulu migas salah satu sektor dalam pertambangan, yang tentunya jumlah pembiayaan hulu migas masih relatif kecil,” kata Agus.
“Dana hulu migas secara keseluruhan di bank BUMN sekitar Rp 200 triliun, dana ini dapat dialokasikan Kembali dalam bentuk kredit pembiayaan di KKKS maupun industri penunjang hulu migas”, ujar Agus.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan bahwa program 1 juta barrel menunjukkan dukungan Pemerintah bagi industri hulu migas nasional. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh kalangan perbankan, termasuk Himbara. “Ada 131 wilayah kerja di seluruh Indonesia dengan investasi hulu migas dalam beberapa tahun terakhir berada dikisaran US$ 10 miliar – US$ 12 miliar. Ini adalah peluang bagi industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan sekaligus berperan memajukan perekonomian nasional," terangnya.
“Program 1 juta barel membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kalangan perbankan nasional. Mari kita Bersama-sama saling bekerjasama untuk dapat merealisasikannya," lanjut Mamit. R1
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Kamis, Agustus 19, 2021
Rating:
