Deputi Basilio Beberkan Implementasi Energi Terbarukan di Indonesia

Glasgow, OG Indonesia -- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo membahas pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan lewat Sesi Talk Show Renewable Energy Development: Connecting Climate Actions on Forestry and Energy Sector COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia pada Rabu (3/11/2021).

Deputi Basilio secara khusus membahas kebijakan strategis pembangunan elektrifikasi pedesaan di Indonesia sebagai salah satu program strategis mewujudkan ketahanan energi dan kemakmuran ekonomi di daerah tertinggal/3T.

“Pemerintah pastikan capai target penggunaan energi terbarukan sebagai sumber listrik, terutama di daerah 3T dengan mengurangi pengoperasian pembangkit berbasis BBM terutama diesel dan telah melebihi masa operasi lebih dari 15 tahun,” terang Basilio.

Besarnya potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia mengkondisikan Pemerintah Indonesia harus mampu wujudkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025.Hingga saat ini, Indonesia sudah berhasil mencapai bauran energi terbarukan sebesar 12%.

Banyak tantangan untuk penuhi target tersebut, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau terbentang dari pulau Sabang hingga Papua sehingga kendala ketidakmerataan pasokan listrik masih menjadi PR yang harus diselesaikan Pemerintah, ditambah lagi masih dominannya penggunaan energi fosil (batu bara) saat ini.

“Ketersediaan listrik di daerah 3T kami yakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, karena itu teknologi konversi (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di daerah 3T menjadi kunci penting,” jelas mantan Jubir Prointegrasi Tim-Tim ini.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menilai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau mikro hidro (PLTMH), panas bumi, dan PLTBm memiliki karakteristik base load yang dapat dioperasikan dan berkelanjutan.

Jenis pembangkit ini dapat digunakan sesuai kebutuhan dan dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan pemasangan beberapa mesin pembangkit secara paralel sehingga berpotensi menggantikan PLTD.

Mantan Sespri Dubes Portugal ini juga menjelaskan kelebihan PLTBm khususnya di daerah 3T. “Tarif listriknya kompetitif, penyaluran energinya efisien, ini akan memperkuat posture ketahanan energi nasional, plus akses energi bagi industri lokal melalui demand creation, dan pelibatan masyarakat di sekitar proyek pembangkit akan menambah pendapatan secara ekonomi—ini perlu intervensi kementerian terkait, tentunya kebijakan dan program energi bersih sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia terutama pembangunan berbasis SDGs,” katanya.

Pembangunan PLTBm, terang Basilio, perlu sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, sehingga butuh regulasi khusus untuk realisasikan pembangunan PLTBm.

Banyak pemangku kepentingan harus terlibat, karenanya penyelarasan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan PLTBm di Daerah 3T perlu diterapkan.

Dalam konteks perubahan Iklim, penerjemah Mendagri ini juga menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupayah untuk penuhi komitmen Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC).

Atau Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional melalui strategi dan program prioritas menuju transisi ke masa depan yang rendah karbon dan penguatan ketahanan iklim.

Dalam Talkshow yang dihadiri berbagai organisasi internasional dan representasi pemerintah negara anggota COP26 tersebut, Deputi Basilio menuturkan bahwa pada tahun 2030, Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif.

“Indonesia berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk kurangi emisi GRK sebesar 29% dengan sumber daya kita sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dibandingkan dengan business as usual (BAU), sebagai Nationally Determined Contribution (NDCs),” tandas Basilio.

Selain target NDC 2030, Indonesia berkomitmen bertransformasi menuju strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang.

Investasi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan energi terbarukan. “Pemerintah Indonesia akan memberikan fasilitas pajak untuk promosikan pengembangan energi terbarukan, mendukung sektor swasta dalam berinvestasi di infrastruktur hijau, dan menerbitkan Green Sukuk sejak 2018,” lanjut Basilio.

Dalam upaya waste to energy, arahan Presiden RI saat ini Pemerintah terus tingkatkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik terbesar di Indonesia dengan program PSEL yang sedang dibangun di 12 kota. Melalui PSEL, setiap 1.000 ton sampah akan diolah menjadi 9 megawatt energi listrik.

“Mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2050 perlu upaya besar seluruh lapisan masyarakat, ini jelas mendatangkan manfaat, tak hanya kesehatan manusia tapi juga peningkatan ekonomi rakyat”, jelas Deputi Basilio.

Untuk mewujudkannya, para pemimpin yang hadir di COP-26 Glasgow harus mampu memainkan peran lebih konkret dan menjadikan tahun 2021 sebagai dekade aksi nyata realisasi energi bersih secara masif,” pungkas Deputi Basilio.

Selama kunjungan kerja tersebut, Deputi Basilio melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai multi-stakeholder, terutama para pelaku industri energi terbarukan, institusi teknologi energi baru/terbarukan, dan institusi keuangan berbasis ekonomi hijau guna mendukung implementasi berbagai proyek EBT di Indonesia. RH