Banda Aceh, OG Indonesia -- Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) memaparkan capaian kinerja tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 dalam pertemuan kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan BPMA dan pimpinan beserta anggota Komisi III DPRA.
Kepala BPMA, Nasri Djalal, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa realisasi kinerja lembaganya telah melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Alhamdulillah, hasil kinerja BPMA untuk tahun 2024 dan Semester I 2025 melebihi dari target yang ditetapkan. Ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran BPMA,” ujar Nasri Djalal.
Nasri menegaskan bahwa BPMA akan terus bersinergi dengan Komisi III DPRA. “Kolaborasi yang kuat sangat penting agar pengelolaan kegiatan hulu migas di Aceh dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui perwakilan rakyat di DPRA,” lanjutnya.
Ia juga menekankan komitmen BPMA untuk mengawal setiap kegiatan operasional. “BPMA akan mengawal ketat kegiatan hulu migas di Aceh secara transparan, akuntabel, dan profesional,” tutup Nasri.
Di sisi lain, Komisi III DPRA menyambut baik dan mengapresiasi capaian kinerja BPMA yang telah berada di atas target. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, yang akrab disapa Kak Iin.
“Kehadiran BPMA di Aceh merupakan hasil dari MoU Helsinki. Oleh karena itu, BPMA harus konsisten dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh dalam setiap kebijakan dan kegiatannya,” tegas Aisyah.
Meski memberikan apresiasi, Kak Iin menyampaikan beberapa catatan penting. Komisi III meminta agar BPMA dapat lebih mempertimbangkan dan memprioritaskan aspek Keistimewaan Aceh dalam setiap pengelolaan migas.
“Tidak hanya bekerja pada kegiatan rutin, BPMA harus dapat membuat terobosan-terobosan inovatif agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh rakyat Aceh,” pesannya.
Aisyah Ismail juga menyoroti kebutuhan penunjang operasional BPMA. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memperhatikan kebutuhan fasilitas pendukung, seperti gedung kantor yang layak dan anggaran belanja operasional yang memadai.
“Dukungan infrastruktur dan operasional yang optimal dari pemerintah pusat sangat crucial agar BPMA dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih maksimal untuk kemajuan Aceh,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BPMA Nasri Djalal, Wakil Kepala BPMA, Deputi Dukungan Bisnis, Deputi Keuangan dan Monetisasi, beserta jajarannya. Dari pihak DPRA hadir Ketua Komisi III Aisyah Ismail, Wakil Ketua, serta seluruh anggota Komisi III. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Senin, September 22, 2025
Rating:
.jpg)