Jakarta, OG Indonesia -- Indonesia mengalami permasalahan serius dalam pengolahan sampah di Tanah Air. Dengan produksi lebih dari 67 juta ton sampah per tahun dan diproyeksikan naik sampai 82 juta ton pada tahun 2045, sampah di Indonesia harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah berkolaborasi dengan pihak industri serta masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai sumber energi/waste to energy.
"Kita berharap Indonesia betul-betul bisa bebas sampah, minimal sampah itu bisa digunakan untuk energi," kata Arlon Sinambela, Sekretaris Umum Lembaga Inovasi Energi Teknologi Nusantara (Lientera) dalam sesi diskusi "Financing Indonesia's Waste to Power and Recycling Program" pada pameran Construction & Engineering Week sebagai bagian dari IEE Series 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pengarah Lientera, Moshe Rizal yang menegaskan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dengan populasi penduduknya yang lebih dari 270 juta jiwa.
"Produksi sampah Indonesia per tahunnya sekitar 70 juta ton di mana sekitar 60 persen berupa sampah organik dan 40 persen berupa sampah plastik," tutur Moshe.
Dia menerangkan, dalam mengelola sampah yang ada, beban tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Indonesia dari waktu ke waktu semakin berat, sementara kegiatan daur ulang sampah masih minim dijalankan.
"Masalah sampah kini menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah saat ini di mana didorong juga pemanfaatan sampah untuk power dan juga energi, jadi tidak hanya untuk listrik tetapi juga untuk energi lainnya seperti untuk bahan bakar," ujarnya.
Moshe mengungkapkan ada salah satu permasalahan dalam upaya mendorong waste to energy yaitu terkait pendanaan.
Nizhar Marisi, Direktur Lingkungan Bappenas, mengatakan terkait pendanaan dari APBN maupun APBD sebenarnya sudah memiliki pos-pos khusus untuk pengelolaan sampah. "Namun masalahnya dari besaran biayanya yang belum mencukupi," terang Nizhar.
Dari tantangan tersebut, Nizhar menceritakan ada kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan badan usaha yaitu dengan mengimplementasikan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). "Sudah ada beberapa proyek melalui KPBU ini seperti di Madiun, Legok Nangka di Jawa Barat, di Jogja dan juga di Nambo," bebernya.
Terkait pendanaan ada juga peluang dari dana hibah dari luar negeri hingga dana dari program CSR perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah ini. "Ada juga opsi pinjaman luar negeri, tetapi ini sebagai pilihan akhir kalau menurut kami," sambung Nizhar.
Dia juga menceritakan bahwa Indonesia saat ini dalam status situasi darurat nasional dalam permasalahan sampah ini di mana pada tahun 2028 semua TPA yang ada di Indonesia sudah kelebihan beban. Karena itu perlu kerja sama semua pihak untuk bersama-sama menuntaskan isu sampah ini.
"Dalam masalah darurat nasional ini kita perlu banyak dukungan serta koordinasi antara semua stakeholder termasuk pendanaan," tambah Moshe. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Jumat, September 12, 2025
Rating:
